Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung akselerasi vaksinasi dosis tiga atau booster untuk elemen buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di PT Fajar Surya Wisesa, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/3/2022).
Kegiatan itu juga diselenggarakan serentak di 5.183 titik pada 34 Provinsi Indonesia.
Dalam paparannya, Sigit menyatakan buruh merupakan salah satu pahlawan devisa negara.
"Apresiasi tentunya untuk buruh KSPSI Bung Andi Gani yang kembali bekerja sama dengan Polri untuk melakukan akselerasi percepatan vaksin dosis ketiga atau booster di kawasan-kawasan industri. Hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi dan kita melaksanakan booster atau dosis ketiga. Dalam satu minggu ini buruh akan membantu menghabiskan 25 ribu vaksin booster," ujar Sigit dalam paparannya, Rabu (9/3/2022).
Ia menjelaskan, program vaksinasi booster ini digelar agar nilai ekspor kembali meningkat.
Apalagi, di tengah situasi global yang tidak menentu, terjadi peningkatan harga pada beberapa komoditas termasuk pangan.
Situasi ini, kata Sigit, mau tak mau harus segera diselesaikan.
Baca juga: Covid-19 Melandai, Ini Peta Jalan Pandemi Menuju Endemi yang Disiapkan Pemerintah
Caranya, dengan percepatan akselerasi vaksin booster dan meningkatkan produktivitas kerja.
"Untuk itu, kawan-kawan buruh harus optimal dan sehat agar situasi global yang tak menentu bisa ditutupi dengan nilai ekspor yang meningkat lewat peningkatan produktivitas di masing-masing wilayah kerjanya," jelasnya.
Lebih lanjut, Sigit menyampaikan bahwa pihaknya bakal menggenjot vaksinasi booster di seluruh Indonesia.
Targetnya, ada 1,5 juta dosis vaksin yang akan diberikan ke masyarakat.
Ia menyebut vaksin booster efektif menguatkan terutama yang memiliki penyakit penyerta.
Kapolri juga memastikan vaksin booster akan dipercepat untuk menghadapi bulan puasa agar masyarakat bisa beribadah dengan aman dan sehat.
Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara Sebut Pandemi Covid-19 Tak Relevan Jadi Alasan Pemilu 2024 Ditunda