Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah mengizinkan mudik Lebaran. Syaratnya harus sudah vaksin booster.

Pakar Epidemiologi Griffith University Dicky Budiman menyebutkan perlu memikirkan langka mitigasinya. 

"Karena kalau pun misalnya pemerintah tidak menetapkan cuti bersama, yang bergerak sudah banyak. Bergerak mengambil cuti atau memaksa mudik itu sudah banyak. Artinya ini seperti dua mata pisau," ungkapnya pada Tribunnews, Jumat (8/4/2022).

Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah.

Tugas mereka mengatur dari sisi mitigasi risiko atau menurunkan risiko orang-orang mudik membawa virus. Termasuk sisi fasilitasi proses mudik dengan minim risiko.

Baca juga: Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub Dibuka Minggu Depan, Rute ke Jawa Barat dan Jateng

Dimulai dari moda transportasi. Cegah seminim mungkin terjadi penumpukan dan terjadi interaksi tinggi. Di sisi lain, mengurangi risiko bisa dengan meningkatkan status imunitas.

"Dalam hal ini dua dosis atau booster menjadi sangat penting. Yang ini bisa difasilitasi oleh institusi, perusahaan, atau organisasi. Misalnya akan mudik dengan fasilitasi perusahaan itu, dibooster dulu," kata Dicky menambahkan.

Selain itu ia juga menyarankan orang yang akan dikunjungi saat mudik pun mendapatkan vaksin lengkap atau booster. Menurutnya hal ini penting, untuk memastikan situasi tidak memburuk .

"Kembali pada pengelolaan dan ujian. Kalau arus mudik dan tahun ini dengan jumlah luar biasa besar tanpa lonjakan, artinya kita lulus salah satu ujian terbesar masa pandemi," pungkasnya.