Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 dan 2 di wilayah Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali mulai 5 Juli hingga 1 Agustus 2022.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berfungsi sebagai payung kebijakan dari strategi pengendalian Covid-19. 

Hal ini disampaikan oleh Pakar Epidemiologi Griffith University Dicky Budiman.

Ia menyebutkan jika PPKM berkaitan erat dengan status pandemi. 

Baca juga: Jangan Anggap Remeh PPKM Level 2, Situasi Masih Sangat Rawan

Sehingga ketika status PPKM dinaikkan maka ini harus jadi pengingat agar lebih serius.

Bukan hanya pada masyarakat tapi untuk semua sektor.

"Bahwa situasi pandemi sangat menuntut dinamika dan respon. Perlu adanya konsisten dalam menerapkan upaya pencegahan. Begitu juga strategi dan pada satu waktu, perlu ada penguatan lebih ketat," ungkapnya pada Tribunnews.com, Rabu (6/7/2022).

Penguatan bisa dilakukan jika terjadi penurunan kedisplinan terhadap protokol kesehatan.

Sehingga pemerintah bisa meningkatkan status PPKM misalnya dengan mewajibkan penggunaan masker. 

Atau mengurangi kapasitas di dalam ruangan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi risiko terinfeksi Covid-19. 

Dari sisi pemerintah perlu meningkatkan, memperbaiki dan menguatkan strategi komunikasi risikonya.

Sehingga dapat membangun persepsi risiko pada masyarakat. 

"Situasi masih sangat rawan dan perlu untuk terus menjaga prokes. Antara lain dengan juga tentu membangun kesadaran mendapatkan dosis ketiga vaksinasi Covid-19," tegasnya.

Kemudian masyarakat juga harus memiliki peran besar. Mendukung kebijakan itu dengan kesadaran diri.

Kalau ada yang positif, bergejala dan ada kontak positif, penting untuk karantina.

"Jangan sakit malah masuk kerja. Pesan pentingnya dunia makin rawan. Perubahan perilaku harus terus dilakukan. Mau selama pandemi dan usai pandemi. Ini yang membawa kehidupan yang lebih sehat," pungkasnya.