News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Epidemiolog Tak Setujui Rencana Presiden Jokowi Hentikan PPKM, Sebut Hanya Mengundang Masalah Baru

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nanda Lusiana Saputri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi PPKM - Petugas keamanan mencatat identitas pengendara yang masuk kawasan permukiman di RW 06, Jalan Sekelimus, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021). Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengaku tak setuju akan rencana Presiden Jokowi yang ingin menghentikan PPKM.

TRIBUNNEWS.COM - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman turut menanggapi soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menurut Dicky, hingga kini ancaman Covid-19 masih ada, terlebih ketika pergerakan masyarakat meningkat, seperti pada libur Natal dan Tahun Baru 2023 ini.

Selain itu, diprediksi pergerakan masyarakat pada libur Nataru tahun ini mencapai 44,17 juta orang

Oleh karena itu Dicky menilai jika penghentian PPKM ini justru mengundang masalah baru di tengah ancaman situasi global.

"Situasi ini menjadi sangat rawan ketika kita menghadapi Nataru (Natal dan tahun baru), terus mau dicabut PPKM-nya. Ini kan namanya mengundang masalah di tengah ancaman situasi global yang tidak menentu itu," kata Dicky dilansir Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Lebih lanjut Dicky pun mengungkap kekhawatirannya soal pergerakan masyarakat yang bisa membawa virus dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Baca juga: Kaleidoskop 2022: Deretan Tragedi Pilu Akibat Pelonggaran PPKM

Terlebih kini pemeriksaan dan pelacakan (testing and tracing) untuk mendeteksi Covid-19 semakin rendah.

Dicky pun meminta agar aturan PPKM yang telah ditetapkan sebelumnya hingga 9 Januari mendatang untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Karena pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini terdapat potensi memburuknya kondisi Covid-19 di Indonesia.

"(Aturan) PPKM-nya sampai 9 Januari, menurut saya selesaikan dulu itu, karena Natal dan tahun baru ini punya potensi perburukan," ucap Dicky.

Dicky menambahkan, situasi pandemi Covid-19 saat ini masih krisis, WHO pun belum berani mendeklarasikan dunia terbebas dari Covid-19.

Baca juga: Ahli Sarankan Pencabutan PPKM Perlu Ditunda Hingga Setelah Natal dan Tahun Baru

Di beberapa negara juga terdapat kenaikan kasus Covid-19, seperti China yang kasusnya tembus 250 juta sepanjang Desember 2022.

Meskipun secara umum situasi Covid-19 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan dua tahun pertama, termasuk di Indonesia dari indikator infeksi, beban fasilitas kesehatan, maupun tingkat kematian.

Namun, indikator itu nyatanya belum menentramkan. Situasi bisa terkendali dan relatif aman jika banyak masyarakat yang mendapat vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dan menerapkan protokol kesehatan.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini