Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mulai 1 Januari 2024 bagi masyarakat yang hendak vaksin covid-19 diwajibkan membayar.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati membenarkan pelaksanaan vaksin berbayar mulai awal 2024 ini.
Baca juga: Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Dinas Kesehatan DKI Jakarta Sediakan 24 Ribu Dosis Vaksin
"Betul sesudah 31 Desember vaksin mulai bayar," kata Ani Ruspitawati ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu(27/12/2023).
Meski demikian, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini tak membeberkan secara rinci besaran biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Vaksin berbayar menurutnya tak berlaku massal. Ada pengecualian vaksin covid-19 gratis.
Ani menambahkan, pengecualian masih akan diberikan kepada masyarakat yang masuk kelompok rentan.
Baca juga: Masih Efektifkah Vaksin Covid-19 Tangkal Infeksi dari Varian Baru?
“Jadi vaksin Covid-19 berbayar, kecuali bagi kelompok-kelompok tertentu yang masih diberikan free,” ujarnya.
Siapa saja yang mendapatkan vaksin covid-19 free alias gratis?
“Seperti kelompok dengan gangguan imunosupresan dan lansia. Kalau masyarakat yang lain bayar,” sambungnya.
Pemerintah Anjurkn Segera Vaksin Covid-19 hingga Dosis Kelima, Stok Tersedia
Oleh karena itu, Ani mengajak masyarakat untuk segera melengkapi vaksinasi Covid-19 hingga dosis kelima.
Apalagi saat ini penyebaran kasus Covid-19 masih terus mengalami tren peningkatan.
“Sampai saat ini ketersediaan vaksin cukup,” kata dia.
Bagi masyarakat yang ingin divaksin bisa langsung mendatangi 44 puskesmas tingkat kecamatan di ibu kota.
Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan vaksinasi Covid-19 di RSUD Tarakan dan Klinik Balai Kota Jakarta.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan, stok vaksin Covid-19 yang dimiliki pemerintah cukup hingga enam bulan mendatang.
Sedikitnya, saat ini pemerintah masih menyimpan sekitar 2 juta dosis vaksin. “Vaksin kita masih ada sekitar 2 juta lebih saya rasa masih cukup untuk enam bulan ke depan,” kata Menkes Budi saat
konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan RI.
Menurut Budi, stok vaksin yang dimiliki pemerintah saat ini merupakan buatan dalam negeri, yakni Indovac dan Inavac. Budi mengaku paham bahwa situasi endemi Covid-19 menurunkan keinginan masyarakat untuk vaksinasi.
Namun, ia berharap masyarakat paham akan pentingnya vaksin.
“Mungkin yang sekarang vaksinnya masih ada, dicari aja di Puskesmas-Puskesmas untuk bisa mendapatkan vaksin tambahan. Setidaknya itu kan bisa mengurangi keparahan kalau nanti kita terkena dan mempercepat kesembuhan,” ujarnya.
Budi pun mengingatkan bahwa belakangan kasus Covid-19 kembali mengalami kenaikan.
Mengutip data terbaru Kemenkes, ada 453 kasus harian dan 2.761 kasus aktif Covid- 19. Namun, dia menyebut, jumlah kasus aktif ini masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).
Level satu pandemi menurut WHO yakni 56.000 kasus aktif per minggu. Budi juga menyebut, tingkat keparahan pasien Covid-19 minim, terbukti dari rendahnya bed occupancy rate (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit akibat kasus Covid-19.
Menurut data terbaru Kemenkes, ada 9 kasus kematian akibat Covid-19, yang seluruhnya merupakan pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti serangan jantung atau stroke. “Jadi saya rasa sih masih dalam kondisi yang tidak terlalu mengkhawatirkan,” kata Budi.
Budi menerangkan, kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia disebabkan karena masuknya subvarian baru virus corona bernama JN.1.
Kemenkes melakukan penelusuran terhadap 77 sampel kasus Covid-19 pada minggu kedua bulan Desember 2023. Hasilnya, dari 77 sampel, ada 43 persen kasus subvarian JN.1.
Kemudian, ada 16 persen subvarian XBB 1.16, kemudian sebanyak 12 persen lainnya merupakan
kasus Covid-19 subvarian XBB 1.9.1.
“Jadi JN.1, XBB adalah subvarian dari Omicron. Kalau Sars Cov 2 itu kakeknya, Omicron itu ayahnya, nah ini kira-kira anaknya,” terang Budi.
Kemenkes memprediksi, kenaikan kasus Covid-19 ini masih akan terjadi hingga Januari 2024 mendatang.
Kendati peningkatan kasus tak terlalu tinggi, Budi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, apalagi selama masa libur Natal dan tahun baru.
Jika berada di keramaian atau transportasi umum, masyarakat yang sakit diimbau memakai
masker.
“Kita tidak akan mengatur masyarakat harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu, kita kembalikan ke masyarakat sekarang karena sudah pandemi. Jadi kita lebih memberdayakan masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka dan keluarga,” tuturnya.(Tribun Network/bim/kps/wly)