TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendukung pemerintah dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai program pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Hal itu berkaitan dengan alokasi dan penyaluran anggaran pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2022-2023 guna mengetahui efektivitas anggaran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. 

Menurutnya, koordinasi antar lembaga negara masih tumpang tindih dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, sehingga program pengentasan kemiskinan tidak dapat berjalan optimal, khususnya kemiskinan ekstrem. 

“Sudah waktunya untuk diubah dan dievaluasi pola serta sistem pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama ini, terutama kemiskinan ekstrem yang nyatanya masih ada di negara ini,” ungkap Muhaimin, di Jakarta, Kamis (25/5/2023). 

“Satu langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah harmonisasi koordinasi antar lembaga negara. Jadi, jangan ada yang jalan sendiri-sendiri dalam mengatasi masalah besar ini,” tambah Muhaimin. 

Pria yang akrab disapa Gus Imin ini mengaku setuju dengan pendapat yang diberikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menginginkan adanya evaluasi terhadap program tersebut. 

Ia menilai, penyempurnaan data kantong-kantong kemiskinan dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memang harus terus disempurnakan. 

"Ya kuncinya memang di data, betul kata pak Wapres harus disempurnakan terus. Karena kalau tidak tepat pendataannya yang ada justru bisa salah sasaran. Ini bahaya dan bisa bikin yang miskin makin miskin atau tetap miskin, dan yang kaya malah semakin kaya karena disuplai negara," ujar Gus Imin. 

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial (Dinsos), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mendata masyarakat miskin yang belum menjadi peserta BPJS dan menyalurkan bantuan iuran BPJS bagi yang berhak.

"Terakhir evaluasi alokasi berbagai subsidi dan bantuan yang dikeluarkan ini juga penting dilakukan. Jangan karena bantuan sudah disalurkan ke penerima terus pemerintah diam saja, cek lagi dan kalau terindikasi salah sasaran ya ambil lagi bantuannya, serahkan kepada yang berhak," tegasnya.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menggelar rapat pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Wapres menyinggung perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

"Menurut Bank Dunia katanya Maret 2022 telah 1,5 persen, walaupun berbeda ini dengan hasil Susenas dari BPS yang pada Maret 2022, sebesar 2,04 persen. Ini yang nanti kita crosscheck ya," ujar Ma'ruf saat mengawali rapat pleno PPKE, Rabu, (24/5/2023).  

Dalam rapat ini, Wapres Ma’ruf juga menyampaikan perlu adanya menggelar evaluasi untuk mengevaluasi kemajuan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan nol persen pada 2024.

"Upaya ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang sangat luas," jelas Wapres Ma’ruf.