TRIBUNNEWS.COM - Kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu disoroti oleh Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu. Diketahui, hampir 15 juta data nasabah diperkirakan diambil oleh pihak lain.

Oleh karena itu, Masinton Pasaribu meminta OJK menjalankan fungsi pengawasan monitoring dan supervisi terhadap akselerasi digitalisasi seluruh bank. 

"Tentu ini menjadi concern ya, apalagi dalam era digitalisasi, apa yang disampaikan oleh OJK tinggal bagaimana fungsi-fungsi pengawasan monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh OJK terhadap akselerasi digitalisasi seluruh bank. Karena kita sudah masuk dalam era digital, yang itu sistem security-nya harus lebih canggih lagi, sehingga tidak mudah dibobol. Apalagi menyangkut data nasabah, atau data dari pengguna jasa bank tersebut apalagi bank syariah," katanya kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kalimantan Timur, Jumat (9/6/2023). 

Masinton berharap Pemerintah dapat dengan serius meningkatkan security system digitalisasi di era digital saat ini.

Di mana, menurutnya, perlu ada peningkatan terhadap keamanan yang menuntut adanya investasi di bidang perlindungan siber tersebut. 

"Dalam era digital ini tentu peningkatan keamanan sibernya itu harus ditingkatkan betul. Investasi ke sana juga harus ditingkatkan, kalau kita lihat bank-bank Amerika juga investasi di (bidang) siber (terkait) perlindungan data nasabahnya ini juga sangat tinggi. Maka di Indonesia, menurut saya, kita tidak bisa main-main, dengan perlindungan data nasabah tadi apalagi gangguan dan serangan siber itu," tutupnya. (ndy/rdn)