Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan Darurat Kesehatan Masyarakat dari Kepedulian Internasional (PHEIC) terkait memburuknya virus corona.
Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan tertutup Komite Darurat, Kamis (30/1/2020), ia menekankan bahwa WHO tidak menyukai atau bahkan menentang pemberlakuan pembatasan perjalanan atau perdagangan di Tiongkok.
Di bawah Peraturan Kesehatan Internasional (IHR), direktur jenderal WHO memiliki wewenang untuk menentukan bahwa wabah merupakan PHEIC ketika kondisi tertentu terpenuhi.
Penunjukan ini bertujuan memobilisasi lebih banyak sumber daya internasional untuk menangani virus corona.
Dikutip dari China.org.cn, sejak IHR mulai berlaku pada 2007, WHO telah membuat beberapa deklarasi PHEIC.
Ghebreyesus mencatat bahwa Presiden Cina Xi Jinping secara pribadi memerintahkan dan menyebarkan upaya pencegahan dan penahanan virus corona.
"Kecepatan China mendeteksi wabah, mengisolasi virus, merangkai genom dan membagikannya dengan WHO dan dunia sangat mengesankan, dan melampaui kata-kata. Begitu juga komitmen China untuk transparansi dan untuk mendukung negara-negara lain," kata Ghebreyesus.
"Dalam banyak hal, China sebenarnya menetapkan standar baru untuk respons wabah," tambahnya.
Itu tidak hanya mencerminkan rasa tanggung jawab tinggi China atas kehidupan dan kesehatan rakyatnya sendiri, tetapi juga dukungan kuatnya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit global, katanya.
Ghebreyesus mengatakan, dia percaya bahwa China akan secara efektif menahan dan akhirnya mengalahkan virus corona.
Ia pun menambahkan bahwa upaya China untuk memerangi penyakit ini patut dihormati dan dihargai, dan patut dipelajari.
Dengan keluarnya darurat kesehatan global akibat virus corona, Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bahwa sekolah akan ditutup hingga 2 Maret mendatang.
Memburuknya virus corona yang menyebabkan 9.818 kasus dan 213 tewas, Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan keputusan untuk menutup sekolah adalah upaya untuk membatasi penyebaran virus.
"Saya harus menekankan bahwa langkah ini dibuat dengan harapan bahwa siswa akan tinggal di rumah," ujar Carrie Lam, seperti yang dikutip dari HKFP.
Lam juga mengatakan bahwa pegawai negeri akan diizinkan untuk terus bekerja dari rumah mulai Senin depan dan seterusnya.
Akan tetapi, para pegawai negeri ini harus terus memberikan layanan dasar kepada penduduk kota.
Selain menutup sekolah, Pemerintah Hong Kong juga menutup sebagian perbatasan kota dengan China dan menghentikan operasi rel berkecepatan tinggi serta kapal feri.
Namun, pos pemeriksaan utama - termasuk Lo Wu, Lok Ma Chau, dan Teluk Shenzhen - tetap terbuka.
Lam mengatakan bahwa jumlah wisatawan, tidak termasuk mereka yang bepergian dari bandara, telah turun 91 persen pada Kamis (30/1/2020) jika dibandingkan dengan 16 Januari lalu.
Dia menambahkan, pemeriksaan suhu akan dilakukan di Bandara Internasional Hong Kong.
Wisatawan akan diminta untuk mengisi formulir pernyataan kesehatan di pos pemeriksaan perbatasan Lo Wu dan Lok Ma Chau.
Selain Hong Kong, Singapura juga akan menutup perbatasannya untuk semua pengunjung baru dari China, termasuk orang asing yang telah berada di sana dalam 14 hari terakhir.
Langkah ini membuat Singapura menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang melakukannya.
Dikutip dari South China Morning Post, diketahui Singapura dengan China merupakan mitra dagang terbesar dan merupakan tujuan populer bagi wisatawan China.
Angka-angka dari Badan Pariwisata Singapura mencatat, sebanyak 248 ribu pelancong dari China memasuki Singapura pada November lalu.
Penangguhan visa akan berlaku segera, sehingga para pelancong dapat diinformasikan terlebih dahulu.
Sementara pembatasan perjalanan akan dimulai pada Sabtu (1/2/2020) pukul 23.59 waktu setempat.
Singapura juga mengumumkan tiga kasus baru dari virus corona, sehingga totalnya menjadi 16 kasus.
Kasus-kasus baru tersebut termasuk salah satu warga Singapura yang dievakuasi dari Wuhan pada Kamis kemarin.
Langkah yang diambil Singapura ini merupakan pertama kalinya dalam memberlakukan pembatasan perjalanan karena masalah kesehatan masyarakat.
Saat wabah SARS pada 2003 yang lalu, Singapura tidak melakukan pembatasan seperti ini.
Menteri Pembangunan Nasional, Lawrence Wong mengatakan, larangan berpergian itu tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraan.
Tetapi bertujuan membatasi kasus-kasus baru yang diimpor dari virus corona dan mengurangi risiko penyebaran di Singapura.
"Mengingat peran Singapura sebagai pusat transportasi, mengingat volume perjalanan antara China dan Singapura, sangat sulit untuk mengesampingkan potensi kasus impor baru yang datang dari luar Provinsi Hubei," ujar Wong.
Wong mengatakan, wabah itu telah berdampak pada ekonomi, dan pemerintah pada hari Sabtu akan mengumumkan paket fiskal untuk membantu bisnis dan warga selama krisis.
Disisi lain, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong menyebutkan, pembatasan ini membuat negaranya mengalami kerugian dalam sektor pariwisata.
Hal ini dikarenakan, turis China merupakan sumber yang sangat besar bagi Singapura.
"Ini akan menyakiti kita. China adalah sumber turis yang sangat besar bagi Singapura. (Dengan wabah), itu sudah jauh berkurang," ujar Lee dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2020).
(Tribunnews.com/Whiesa)