News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Palestina Tegaskan Tidak Biarkan Israel Ambil Tanah Tepi Barat

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pasukan Israel menggunakan buldoser untuk mengeluarkan karavan yang digunakan untuk fasilitas sekolah baru Palestina di Susia, Hebron di Tepi Barat. Rabu (19/02/2020)Pihak berwenang Israel mengatakan proyek sekolah campuran berada di daerah C dan Oleh karena itu diperlukan izin Israel untuk membangun pembangunan baru, menurut kepala otoritas pendidikan lokal di Yatta di Tepi Barat selatan. (HAZEM BADER/AFP)

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Palestina menegaskan tidak akan membiarkan Israel mengambil tanah tepi barat Palestina sejengkalpun.

Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun mengatakan Palestina setiap hari selalu menemukan masalah baru yang disebabkan Israel.

"Penindasan-penindasan baru yang dilakukan oleh Israel dan ketidakadilan yang setiap hari dirasakan," ujar Zuhair dalam konferensi pers di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Baca: Tolak Rencana Aneksasi Palestina, AWG: Boikot Produk Israel

Bukan hanya Israel, menurutnya bahkan banyak penindasan yang dibiarkan masyarakat internasional, terutama soal pemindahan ibukota dan perluasan pemukiman ilegal dan HAM.

Yang mana, belum ada yang terlihat daripada penolakan dari tindakan ini.

"Palestina tidak akan pernah membiarkan sejengkal pun dari tanah kami diambil oleh Israel, karena bukan saja kami menginginkan tanah itu, tapi juga menegaskan bahwa tanah Palestina merupakan tanah Arab yang secara legal dimiliki oleh orang Islam dan bangsa Arab," ujarnya.

Baca: Pasukan Israel Dikabarkan Tembak Keponakan Pejabat Senior Palestina di Pos Pemeriksaan Tepi Barat

Kendati demikian, Dubes Zuhair mengapresiasi langkah Indonesia yang sangat terlihat jelas sekali dalam membela Palestina.

Terlihat dari begitu aktifnya Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menyuarakan isu menolak aneksasi tersebut di tingkat ASEAN hingga PBB.

"Ibu Menlu Retno Marsudi yang sampai hari terakhir di PBB masih menyuarakan atas pembelaan pembelaan hak-hak yang harus didapatkan bangsa Palestina," ungkapnya.

Aneksasi atau pencaplokan dengan paksa wilayah Tepi Barat merupakan bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah atau Deal of Century “Kesepakatan Abad Ini" yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 28 Januari Ialu.

Sebagai barter atas pengakuan Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat, AS menawarkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi.

Selain itu, dalam proposal Trump, Israel akan mencaplok 30-40 persen tanah dari Tepi Barat, termasuk semua bagian Yerusalem Timur yang selama ini diimpikan Palestina sebagai ibu kota negara mereka saat nantinya merdeka.

Sementara wilayah Palestina yang kian sempit dalam rancangan itu tinggal berupa noktah-noktah yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.

Secara sepihak, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kembali memimpin pada akhir Mei lalu bertekad mewujudkan rencana AS tersebut.

Netanyahu mengatakan, Israel tidak akan melewatkan “peluang bersejarah" untuk memperluas kedaulatannya di Tepi Barat.

Beberapa bulan terakhir PM Netanyahu secara lebih dari satu kesempatan menegaskan untuk memulai aneksasi 30 persen wilayah Tepi Barat pada awal Juli mendatang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini