RUU itu dibuat setelah kematian George Floyd, yang meninggal pada Mei 2020 lalu.
Kematian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan polisi itu kemudian mendasari perubahan undang-undang ini.
Undang-undang itu pun mempermudah menuntut polisi serta lembaga pemerintah atas pelanggaran.
Lebih jauh, pandangan Harris mengenai kepolisian berkembang sejak menjadi jaksa penuntut di San Francisco dan Jaksa Agung California.
Baca: Delapan Prajurit Marinir AS Hilang di Laut Saat Latihan Perang di Lepas Pantai California
Baca: FBI Buru Ilmuwan China Terkait Hubungan Militer, Diduga Sembunyi di Konsulat Beijing San Francisco
Urusan Luar Negeri dan Keamanan Nasional
Kamala Harris dikenal sebagai aktor lama dalam urusan luar negeri.
Dia melayani selama empat tahun terakhir di Kmite Intelijen Senat.
Untuk dicatat, anggota Komite intelijen Senat memiliki akses eksklusif ke informasi rahasia tentang keterlibatan AS di seluruh duna.
“Sebagai salon wakil presiden, Harris memainkan peran penting dalam hubungan dengan negara asing," kata Profesor Ilmu Politik Georgia State University, Amy Steigerwalt.
Baca: Reaksi Trump Setelah Tahu Biden Pilih Senator Kulit Hitam Jadi Pendamping di Pemilu AS 2020
Baca: Joe Biden Pilih Senator Keturunan Afro-Asia Jadi Cawapres untuk Lawan Trump di Pilpres
Harris juga telah menunjukkan kesediaan untuk melihat lawan politik secara langsung dan menantang mereka secara langsung.
Ahli strategi Demokrat mengatakan, sikap keras sang senator pada sidang-sidang dinilai menunjukkan bagaimana dia bisa menghadapi para pemimpin asing.
Terutama para pemimping asing yang bermusuhan dengan AS, tambah ahli strategi Demokrat itu.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)