Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Polisi Thailand tengah menyelidiki media dan kelompok protes atas liputan mereka tentang unjuk rasa baru-baru ini.
Mengutip Al Jazeera, menurut dokumen yang diterbitkan media lokal pada Senin (19/10/2020), langkah ini ditempuh karena ada kecurigaan mereka telah melanggar tindakan darurat yang membatasi informasi.
"Tampaknya ada konten yang berpengaruh pada keamanan negara, perdamaian dan ketertuban atau moral," terang dokumen tertanggal 16 Oktober 2020 itu.
Pihak berwenang menambahkan, mereka kana meminta regulator penyiaran Thailand dan Kementerian Digital untuk menyelidiki VOICE TV, The Reporters dan Prachathai.
"Mereka akan menangguhkan penyiaran atau menghapus informasi komputer," kata pernyataan itu.
Baca juga: Terima Wisatawan Asing, Thailand Resmi Buka Pariwisata Setelah 7 Bulan Terhenti Akibat Pandemi
Baca juga: Beritakan Aksi Anti-Pemerintah, Kantor Berita Ini Ditutup Pemerintah Thailand
Lebih lanjut, polisi mengatakan akan ada pengarahan tentang masalah ini, tetapi tidak segera memberikan komentar.
Sebagai tanggapan, Prachathai mengatakan "merasa terhormat untuk melaporkan informasi akurat tentang hak asasi manusia dan perkembangan politik" dan akan berusaha sebaik mungkin untuk terus melakukannya.
Sementara, Thapanee Eidsrichai, pendiri The Reporters, mengatakan organisasi tersebut belum menerima perintah resmi dan organisasi akan "terus melakukan tugasnya".
Baca juga: Situasi Terbaru Thailand: Demo Kian Panas, 4 Kantor Media Diinvestigasi, Investor Mulai Angkat Kaki
Dewan redaksi Thai Enquirer, yang tidak termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam dokumen, menyuarakan dukungannya terhadap media gratis.
Baca juga: Hari Kelima Protes Thailand: Demonstran Meluas ke Luar Bangkok
"Alih-alih berdialog, membuka diskusi, dan pers, pemerintah memilih untuk merangkul akar dan sensor otoriternya, menutup, dan mengintimidasi wartawan yang bekerja untuk menyajikan berita," tulis Pemimpin Redaksi Cod Satrusayang dalam sebuah pernyataan.
Dia juga mendesak pemerintah untuk membatalkan perintah tersebut.
Baca juga: Demo Thailand: Protes Anti Pemerintah Terus Berlanjut, 77 Stasiun Kereta di Bangkok Ditutup
Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah mengambil alih persimpangan utama di Bangkok pada hari Minggu, meskipun pemerintah melarang protes yang diberlakukan pada hari Kamis.
Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta pada tahun 2014 dan memperkuat posisinya dalam pemilihan umum tahun lalu, dan monarki untuk direformasi.
Seorang juru bicara perdana menteri mengatakan pada hari Minggu bahwa Prayuth prihatin tentang penyebaran protes dan ingin berbicara.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)