Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut pemberlakukan keadaan darurat Thailand sebagai "tindakan kejam", Kamis (22/10/2020).
Melalui laman resmi ohchr.org, pakar PBB tersebut mendesak Pemerintah Thailand untuk menjamin hak-hak dasar berkumpul secara damai dan kebebasan berbicara.
Dilansir Tribunnews dari laman resmi PBB, lewat sebuah pernyataan, para ahli hak independen menyerukan diakhirinya tindakan keras terhadap protes damai di Thailand.
"Penerapan keadaan darurat merupakan serangkaian tindakan kejam yang ditujukan untuk membungkam demonstrasi damai dan mengkriminalisasi suara-suara yang tidak setuju”, kata mereka.
Baca juga: Peringkat FIFA - Indonesia Stagnan, Thailand Naik, Vietnam Pimpin Asia Tenggara
Baca juga: POPULER Internasional: Anak 14 Tahun Tinggi 221 cm, Tertinggi di Dunia | Sosok Raja Thailand
Baca juga: Didemo Ribuan Warganya, Ini Profil Raja Thailand Dikenal Punya Banyak Selir, Kaya & Suka Hura-hura
PBB juga mendesak berwenang untuk mengizinkan pelajar, pembela hak asasi manusia, dan lainnya untuk memprotes dengan cara damai.
Para ahli PBB menyerukan kepada para demonstran untuk "diizinkan untuk secara bebas mengutarakan pikiran mereka dan berbagi pandangan politik mereka, baik online maupun offline, tanpa penuntutan."
Kekuatan yang Tak Perlu...
Lebih jauh, pada 15 Oktober 2020, tindakan darurat diberlakukan di sekitar Ibu Kota Bangkok.
Pemerintah melarang pertemuan lebih dari empat orang atau lebih
Sejak itu, polisi menerapakan kekerasan pada para demonstran, termasuk penggunaan water cannon (meriam air) untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berdemonstrasi secara damai.
Menurut laporan berita, pada Kamis (22/10/2020), kekerasan di jalanan telah berkurang dan pihak berwenang mencabut putusan keadaan darurat.
Baca juga: Pengunjuk Rasa Thailand Beri Waktu 3 Hari agar PM Prayuth Mundur atau akan Terus Didemo
Baca juga: PM Thailand Prayuth Chan-o-cha Janji Cabut Keadaan Darurat jika Situasi Mereda
Diketahui, protes yang dipimpin mahasiwa itu menuntut Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha untuk mundur dari kursi jabatannya.
"Otoritas keamanan menggunakan kekuatan yagn tidak perlu terhadap para pengunjuk rasa damai," lanjut para ahli.
"Kekerasan seperti itu justru beresiko memperburuk situasi," tegasnya.