Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Laman media CNN, Rabu (2/12/2020) mewartakan, seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Israel berada di balik pembunuhan ilmuwan nuklir top Iran, Mohsen Fakhrizadeh.
Tetapi pejabat tersebut menolak memberikan rincian tentang apakah pemerintahan Trump tahu tentang serangan itu sebelum dilakukan atau memberikan dukungan.
Pejabat itu mengatakan di masa lalu, Israel telah berbagi informasi dengan AS tentang target mereka dan operasi rahasia sebelum melaksanakannya.
Tetapi mereka tidak akan mengatakan jika mereka melakukannya rencana itu. Ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, tewas Jumat (27/11/2020). Ia menjadi target Israel sejak lama.
Iran menyalahkan Israel atas serangan itu dan mengatakan operasi itu memiliki ciri khas badan intelijen luar negeri Israel, Mossad.
Sementara Iran tidak memberikan bukti keterlibatan Israel, Israel tidak membantah atau mengklaim bertanggung jawab atas kematian Fakhrizadeh.
The New York Times pertama kali melaporkan seorang pejabat AS mengatakan Israel berada di balik serangan itu selama akhir pekan.
Mike Pompeo Diberi Kekuasaan Penuh
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengunjungi Israel kurang dari dua minggu sebelum serangan itu terjadi.
Kehadiran Pompeo merupakan bagian perjalanan regional yang mencakup Uni Emirat Arab, Qatar dan Arab Saudi. Di semua Negara tujuan itu, Pompeo membahas isu Iran bersama sejawatnya.
Presiden Donald Trump telah memberi Pompeo carte blanche atau kekuasaan penuh untuk terus melakukan kampanye "tekanan maksimum" AS ke iran selama dua bulan ke depan.
Pejabat itu menambahkan akan ada lebih banyak sanksi AS terhadap Iran minggu ini dan awal tahun depan.
Tingkat ancaman terhadap orang Amerika di kawasan itu tidak meningkat sejak serangan itu, terutama karena Iran menyalahkan Israel atas pembunuhan itu.
Tetapi AS percaya Iran belum membalas atas pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, pemimpin kekuatan militer elite Iran dan pemimpin terkuat kedua di negara itu.
Area itulah yang terus diawasi komunitas intelijen AS saat ini. Pemerintah AS mengharapkan kemungkinan pembalasan Iran akan terjadi sekitar peringatan setahun pembunuhan Soleimani awal tahun depan.
Tetapi pejabat itu menjelaskan opsi Iran dibatasi karena pelantikan Presiden terpilih Joe Biden akan dilakukan sekitar dua minggu setelah tanggal itu.
Langkah Iran untuk mengambil tindakan terhadap AS, terutama membunuh orang Amerika, akan mempersulit Biden untuk mencabut sanksi terhadap Iran saat dia mulai menjabat.
Jika Iran tidak melakukan apa-apa, ancaman pembalasan mereka akan terlihat seperti pepesan kosong secara domestic maupun geopolitik regional Timur Tengah.
Selama pidato kebijakan luar negeri tahun lalu, Biden mengatakan dia akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015 jika Teheran mematuhi pakta tersebut.
Ini langkah yang menurut para penasihat akan membutuhkan kerja sama yang erat dengan sekutu dan segera memulai negosiasi baru.
Setelah pemerintahan Trump menarik diri dari pakta multilateral itu, dan meluncurkan kampanye antiIran, Teheran mengumumkan mereka tidak akan lagi terikat perjanjian.
Pada Selasa, parlemen Iran mendukung garis besar rancangan undang-undang yang bertujuan untuk melawan sanksi yang dikenakan pada program nuklirnya.
Persetujuan parlemen itu berarti upaya pengayaan uranium akan bisa dilanjutkan. Penguasaan uranium tingkat tinggi memungkinkan pembuatan bom nuklir oleh Iran.
Rancangan RUU tersebut menguraikan Rencana Aksi Strategis yang mewajibkan Organisasi Energi Atom Iran untuk memproduksi setidaknya 120 kilogram uranium yang diperkaya 20 persen setiap tahun.
Sebanyak 251 dari total 260 anggota parlemen Iran yang hadir memilih "ya" untuk garis besar rancangan undang-undang tersebut.
Setelah disetujui, Iran juga dapat mengabaikan pembatasan lain yang dikenakan pada program nuklirnya menurut kesepakatan nuklir (JCPOA).
Perjanjian itu mensyaratkan pengawasan internasional untuk fasilitas nuklir Iran dan aktivitas di dalamnya.(Tribunnews.com/CNN/xna)