Baca tanpa iklan
Ini merupakan tantangan langsung kepada Presiden AS terpilih Joseph R Biden Jr.
Tidak jelas apakah tindakan tersebut merupakan tanggapan Iran terhadap pembunuhan ilmuwan, Mohsen Fakhrizadeh.
Diketahui, Fakhrizadeh dianggap badan intelijen Amerika dan Israel sebagai kekuatan Teheran untuk merancang senjata nuklir.
Pejabat Iran pun telah berjanji untuk membalas dendam atas pembunuhan Fakhrizadeh.
Undang-undang baru itu memerintahkan Badan Energi Atom Iran segera melanjutkan pengayaan uranium ke tingkat 20 persen.
Baca juga: Presiden Iran Hassan Rouhani ke Tayyip Erdogan, Iran Berhak Membalas Pembunuhan Fakhrizadeh
Baca juga: Trump Dikabarkan Tarik Puluhan Diplomatnya dari Irak Imbas Ketegangannya dengan Iran
Mengembalikan program persenjataan Iran ke tingkat maksimum, sebelum kesepakatan nuklir 2015 dicapai di bawah pemerintahan Obama.
Peningkatan penggunaan uranium akan memberi Iran kemampuan untuk mengubah seluruh persediaannya menjadi setingkat bom dalam waktu enam bulan.
Undang-undang baru itu juga menetapkan batas waktu dua bulan untuk pencabutan sanksi minyak dan perbankan terhadap Iran sebelum pengawas dilarang.
Tentunya hal ini menciptakan potensi krisis untuk hari-hari awal pemerintahan Biden.
Inspeksi yang dilakukan oleh Badan Energi Atom Internasional, cabang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menjadi sumber informasi publik utama tentang kemajuan program Iran.
Waktunya yang tertera dalam UU baru itu tampaknya sengaja dimaksudkan untuk menekan Biden agar membahas kembali kesepakatan nuklir dengan Iran setelah menjabat.
Biden mengatakan dia akan bersedia melakukannya, jika Iran menghormati aturan kesepakatan 2015 itu.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)