Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sidang parlemen Jepang ke-204 Senin (18/1/2021) diperkirakan akan berlangsung sengit, dimulai dengan masalah deklarasi keadaan darurat Covid-19, tindakan penanggulangan virus corona menjadi fokus utama.
"Pemerintah dan partai yang berkuasa bertujuan untuk mengesahkan RUU yang telah direvisi untuk Undang-Undang Tindakan Khusus, yang mengenakan sanksi bagi bisnis yang tidak menanggapi bisnis jangka pendek, termasuk sanksi pribadi, anggaran tambahan ketiga untuk tahun 2020, dan anggaran awal untuk tahun 2009," ungkap seorang anggota parlemen kepada Tribunnews.com, Senin (18/1/2021).
Partai oposisi siap untuk sepenuhnya mengejar masalah "politik dan uang" seperti kasus korupsi mantan menteri pertanian Takamori Yoshikawa, serta mengkritik tanggapan pemerintah atas "di balik layar".
Jumlah RUU yang akan diajukan pemerintah 63 RUU, empat RUU lebih banyak dari parlemen biasa tahun lalu.
"Untuk mengusulkan sejumlah langkah penting bagi Perdana Menteri Yoshihide Suga, seperti RUU untuk mendirikan Badan Digital, kami juga akan mempertimbangkan untuk mengajukan kembali RUU revisi UU Kepegawaian Nasional, termasuk RUU revisi UU Badan Penuntut, yang dihapuskan dalam Diet biasa tahun lalu."
Pidato kebijakan Perdana Menteri dan pidato pemerintah ada 4 lainnya dimulai dengan pidato kehormatan dari Kaisar Jepang.
Amandemen ketiga akan dibahas setelah pertanyaan perwakilan dari publik pada tanggal 20 hingga 22 Januari 2021.
Pada tahun biasa, anggaran awal akan dibahas sebagaimana adanya, namun tahun ini, setelah amandemen ketiga disahkan, akan dilakukan pembahasan amandemen undang-undang tindakan khusus.
Partai yang berkuasa dan oposisi sepakat dalam urutan ini pada akhir tahun lalu untuk memprioritaskan langkah-langkah melawan corona.
Baca juga: Meja Kerja Banyak Dicari Karyawan di Jepang untuk WFH, Harganya Rp 8,7 Juta
Pemerintah dan partai yang berkuasa berharap untuk mengesahkan amandemen ketiga pada 28 Januari dan amandemen UU Tindakan Khusus pada 3 Februari, dan kemudian mengesahkan anggaran awal pada akhir Maret 2021.
"Partai oposisi menganggap amandemen ketiga sebagai masalah. Ini karena sudah termasuk biaya tambahan sebesar 1 triliun yen untuk "GoTo Travel," yang diselenggarakan sebelum dikeluarkannya kembali pernyataan darurat dan telah ditunjukkan sebagai salah satu penyebab perluasan kembali infeksi," jelasnya.
Partai oposisi menuntut reklasifikasi anggaran karena tidak sesuai dengan keadaan.
Keberatan partai oposisi mengakar bahkan dalam RUU revisi undang-undang tindakan khusus khususnya mengenai ketentuan pidana untuk restoran yang tidak sesuai dengan bisnis jangka pendek.