Baca tanpa iklan
"Kami tidak akan menyerah."
Baca juga: 5 Orang Tewas dalam Kebakaran di Serum Institute of India, Pusat Produksi Vaksin Terbesar di Dunia
Baca juga: Warga di Desa Thulasendrapuram India Bangga Kamala Harris Jadi Wakil Presiden Amerika Dampingi Biden
Polisi anti huru hara menembakkan gas air mata dan meriam air untuk memecah kerumunan yang berusaha merusak barikade beton dan baja.
Pihak berwenang memblokir jalan dengan truk dan bus besar dalam upaya menghentikan para petani mencapai pusat ibu kota.
"Kami akan melakukan apa yang kami inginkan. Anda tidak bisa memaksakan hukum Anda pada orang miskin," kata Manjeet Singh, salah seorang petani.
Imbasnya, beberapa stasiun kereta metro dan layanan internet di sejumlah daerah di ibu kota dilumpuhkan untuk menggagalkan protes.
Pemerintah bersikeras undang-undang reformasi pertanian yang disahkan Parlemen pada September lalu akan menguntungkan petani dan meningkatkan produksi melalui investasi swasta.
Aksi serupa sempat meledak pada November tahun lalu, namun berhasil ditahan polisi.
Sejak saat itu, para petani bersembunyi di pinggiran kota dan mengancam akan melakukan pengepungan bila undang-undang tidak dicabut.
Pemerintah telah menawarkan untuk mengubah undang-undang dan menangguhkan penerapannya selama 18 bulan.
Tetapi para petani bersikeras undang-undang harus dicabut total.
Bahkan mereka berencana berjalan kaki ke Parlemen pada 1 Februari, ketika ada anggaran baru negara.
Protes akbar para petani ini membayangi perayaan Hari Republik, di mana PM Modi menonton parade tradisional di sepanjang jalan raya Rajpath yang menampilkan kekuatan militer negara dan keragaman budaya.
Hari Republik menandai peringatan adopsi konstitusi negara pada 26 Januari 1950.
Petani adalah kelompok terbaru yang mengganggu citra Modi tentang dominasi yang tak tergoyahkan dalam politik India.
Sejak kembali berkuasa untuk masa jabatan kedua, pemerintahan Modi telah diguncang oleh beberapa gangguan.
Ekonomi merosot, perselisihan sosial meluas, protes meletus terhadap undang-undang yang diskriminatif, dan pemerintahannya dipertanyakan soal tanggapan terhadap pandemi.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)