Baca tanpa iklan
Pesan WhatsApp Facebook juga diblokir, demikian dilaporkan Reuters, Kamis (4/1/2021).
Pemblokiran Facebook diambil junta militer ketika setidaknya tiga aktivis ditangkap pada unjuk rasa memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi.
Baca juga: China Dituduh Dalangi Kudeta Militer di Myanmar
Penentangan terhadap junta militer telah muncul sangat kuat di Facebook, yang merupakan platform internet utama negara itu dan mendukung komunikasi untuk bisnis dan pemerintah.
Facebook masih bisa diakses dengan cara tertentu. Demonstran di kota Mandalay menggunakan Facebook untuk melakukan livestreaming aksi protes massal pertama menentang kudeta.
"Protes rakyat terhadap kudeta militer," tulisan salah satu spanduk.
Demonstran meneriakkan: "Pemimpin kami yang ditangkap, lepaskan sekarang, lepaskan sekarang."
Tiga orang ditangkap, kata tiga kelompok mahasiswa ditempat terpisah. Reuters tidak dapat menghubungi polisi untuk berkomentar.
Usai ditahan militer, kini penerima Nobel Perdamaian Suu Kyi menghadapi tuduhan mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.
Jejaring sosial ini juga telah digunakan untuk berbagi gambar Gerakan Ketidakpatuhan oleh dokter dan tenaga medis di rumah sakit pemerintah di seluruh negeri. Para dokter melakukan aksi mogok kerja dan mengenakan pita warna merah partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.
Gambar yang dibagikan di Facebook pada Rabu (3/2/2021), menunjukkan para pekerja di kementerian pertanian bergabung dalam gerekan tersebut.
Tanda-tanda kemarahan warga lainnya telah muncul. Selama dua malam, orang-orang di Yangon dan kota-kota lain telah memukul-mukul panci dan wajan serta membunyikan klakson mobil. Gambar aksi ini beredar luas di Facebook.
"Lampu bersinar dalam gelap," kata Min Ko Naing, seorang veteran masa lalu melawan pemerintahan militer.
"Kita perlu menunjukkan berapa banyak orang yang menentang kudeta yang tidak adil ini."
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan Facebook, yang digunakan oleh setengah dari lebih dari 53 juta penduduk Myanmar, akan diblokir hingga 7 Februari karena pengguna "menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah serta menyebabkan kesalahpahaman".