TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) secara resmi mengumumkan pemberlakukan resolusi pembatasan kekuasaan perang atau War Powers Resolution, Rabu (3/6/2026).

Resolusi tersebut diloloskan untuk membatasi perang di Iran yang tak berkesudahan.

Langkah politik ini dinilai sebagai tamparan keras sekaligus bentuk perlawanan terbuka parlemen terhadap kebijakan militer Presiden Donald Trump di Timur Tengah.

Melalui pemungutan suara yang berlangsung dinamis di Capitol Hill, resolusi ini berhasil disahkan dengan kemenangan tipis 215 berbanding 208 suara. 

Menariknya, kemenangan kubu oposisi dicapai setelah empat anggota parlemen dari Partai Republik — partai yang menyokong Trump sendiri — membelot dan memilih bergabung dengan seluruh anggota faksi Demokrat.

Menurut The Washington Post, lolosnya resolusi tersebut menjadi indikasi kuat bahwa dukungan politik internal terhadap agresi militer Trump mulai terkikis.

Sejumlah politisi faksi Republik secara terbuka menyatakan rasa frustrasinya atas konflik bersenjata yang kini telah memasuki hari ke-90 tanpa arah dan strategi keluar yang jelas.

Terlebih saat ini stabilitas ekonomi domestik kian terpuruk akibat perang Iran.

Sebelum berhasil disahkan, petinggi Partai Republik di DPR sempat melancarkan taktik politik untuk menyelamatkan muka Gedung Putih.

Dua minggu lalu, agenda pemungutan suara ini secara mendadak dibatalkan, dan para anggota parlemen dipulangkan lebih awal untuk menjalani reses bulan Mei.

"Mari kita buka-bukaan saja: kubu Republik sengaja membatalkan pemungutan suara saat itu karena mereka tahu persis bahwa mereka akan kalah telak," ungkap Gregory Meeks, perwakilan senior Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.

Baca juga: Senat AS Mulai Resah, Cecar Marco Rubio Soal Sanksi Iran dan Selat Hormuz

Namun, upaya mengulur waktu tersebut terbukti gagal total.

Libur panjang parlemen sama sekali tidak menggoyahkan komitmen para pembelot Republik untuk tetap menyetujui draf resolusi yang menuntut penarikan mundur pasukan militer AS dari wilayah konflik.

Di sisi lain, Ketua DPR AS, Mike Johnson, mati-matian membela instruksi penyerangan yang dikeluarkan Trump.

Menurutnya, tindakan tegas tersebut murni dilakukan demi aspek keselamatan warga Amerika.