Setengah Tahun Pemerintahan PM Yoshihide Suga dan Rebound Covid-19 di Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Selasa (16/3/2021) besok tepat setengah tahun pemerintahan Yoshihide Suga dengan kepercayaan masyarakat yang terus menurut.

Menurut jajak pendapat Jiji Press, peringkat persetujuan Kabinet, semula 51,2 persen pada Oktober 2021 setelah menjabat, turun menjadi 34,2 persen pada Januari dan terus di angka 30 persen sampai saat ini.

"Kami telah memberikan prioritas utama untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat," ungkap Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato yang menjawab pertanyaan mengapa tingkat dukungan masyarakat rendah sekali kepada PM Suga saat ini.

PM Suga telah membuat langkah awal dengan kebijakan pengurangan biaya telepon seluler pada tiga perusahaan raksasa ponsel Jepang NTT, KDDI dan Softbank.

Namun masalah hiburan dan jamuan makan malam kepada para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi juga telah menjadi penghalang kenaikan dukungan masyarakat kepada PM Suga.

Apalagi putra sulungnya Seigo Suga juga terlibat langsung di dalam skandal tersbeut.

Prestasi Perdana Menteri mengerjakan pemotongan harga ponsel segera setelah menjabat, menciptakan aliran pengumuman rencana murah oleh tiga perusahaan besar memang cukup baik.

RUU terkait reformasi digital yang berpusat pada pembentukan Digital Agency (Kementerian Dijital) kini sedang dibahas di Diet (parlemen Jepang).

Pada bulan April 2022, pemerintah Jepang juga sedang mempertimbangkan penerapan asuransi perawatan infertilitas, dan sementara itu, telah memperluas langkah-langkah subsidi saat ini secara signifikan.

Namun status infeksi virus corona ini memburuk dengan cepat sejak akhir tahun lalu.

Keadaan darurat, yang diterbitkan kembali pada Januari untuk empat prefektur di wilayah metropolitan Tokyo, telah memaksa perpanjangan dua kali hingga tanggal 21 Maret 2021.

Para ahli juga mengatakan bahwa itu akan ada kemungkinan diperpanjang lagi.

Selama ini, perdana menteri dipaksa untuk "berdedikasi pada tanggapan corona" ungkap seorang pejabat Partai Demokrat Liberal (LDP).