Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia lewat Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi menyerukan tiga langkah kunci bagi PBB untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel di Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum (SMU) PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/5/2021).
Yakni, penghentian kekerasan dan dilakukannya gencatan senjata; memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil dan mendorong dimulainya kembali proses negosiasi multilateral yang kredibel.
“Saya tekankan bahwa segala cara harus dilakukan, untuk segera meredakan situasi termasuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB,” kata Retno pada konferensi pers virtual, Jumat (21/5/2021).
Baca juga: Joe Biden Janjikan Dukungan Militer bagi Israel dan Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza
Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence), di Al-Quds atau Yerussalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama.
Sebagaimana diketahui tentara Israel secara membabi buta menyerang kelompok muslim saat melaksanakan salat terawih di Al-Quds.
Indonesia juga mendorong Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil yang menjadi tanggung jawab utama PBB.
Retno menyerukan Majelis Umum PBB, bersama dengan Badan PBB terkait dan pihak lain, untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak.
Baca juga: Menlu Retno: Palestina – Israel Lakukan Gencatan Senjata
Seluruh badan tersebut harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam blokade selama lebih dari 13 tahun.
“Setiap menit yang kita lewatkan disini untuk berbicara, pada saat yang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina,” kata Retno.
Indonesia juga mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel.
Karena menurutnya negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan “two-state solution” dan sejalan dengan kesepakatan parameter internasional.
“Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera,” ujarnya.