Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Raja Malaysia dijadwalkan bertemu dengan 114 anggota parlemen untuk memverifikasi dukungan mereka terhadap calon perdana menteri yang baru, Kamis (19/8/2021).
Sebanyak 114 anggota parlemen tersebut, sebelumnya telah menandatangani deklarasi hukum untuk mendukung mantan Wakil Perdana Menteri sekaligus Wakil Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri negara berikutnya.
Sultan Abdullah Ahmad Shah bertemu dengan anggota parlemen dalam lima kelompok dari pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore waktu setempat, menurut jadwal yang dilihat oleh The Straits Times.
Sehari sebelumnya, Raja memberi waktu hingga Rabu (18/8/2021) pagi bagi anggota parlemen untuk menyatakan siapa yang mereka pilih untuk memimpin negara.
Sebanyak 114 suara yang diperoleh untuk Ismail.
Baca juga: Perdana Menteri Baru Malaysia akan Segera Diumumkan, Sosok Terpilih Harus Hadapi Mosi Kepercayaan
Baca juga: Dua Nama Bersaing Ketat Untuk Menjadi PM Baru Malaysia
Sementara saingannya, Anwar Ibrahim, yang memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan dan Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), gagal mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjadi perdana menteri berikutnya.
Raja memutuskan pada Rabu, anggota parlemen yang dipilih untuk menggantikan pengurus sementara PM Muhyiddin Yassin, masih perlu memberikan mosi tidak percaya di Parlemen untuk menegaskan legitimasinya.
Sementara itu, Majelis Raja-Raja juga akan mengadakan pertemuan khusus pada hari Jumat untuk membahas masalah tersebut.
Muhyiddin Yassin dipilih sebagai perdana menteri pada Februari tahun lalu, setelah kebuntuan politik selama seminggu menyusul pengunduran diri Mahathir Mohamad yang tiba-tiba.
Setelah hilangnya mayoritasnya karena penarikan 15 anggota parlemen UMNO dari Perikatan Nasional awal bulan ini, Muhyiddin berjanji menggelar mosi percaya di sesi Parlemen berikutnya.
Ia juga menawarkan serangkaian reformasi kepada oposisi pekan lalu dalam upaya untuk mengamankan suara yang cukup.
Akan tetapi, Muhyiddin terpaksa mengundurkan diri pada 16 Agustus setelah oposisi menolak kesepakatan reformasinya.