News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik di Afghanistan

HAM PBB: Taliban Melanggar Janji Termasuk Soal Hak Perempuan

Editor: hasanah samhudi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Perempuan Afghanistan ikut serta dalam pawai protes untuk hak-hak mereka di bawah pemerintahan Taliban di pusat kota Kabul pada 3 September 2021. AFP/HOSHANG HASHIMI

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Komisaris Tinggi Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet mengatakan Taliban telah melanggar janji-janjinya tentang sejumlah hak wanita dan perempuan di negara itu.

Di antara pelanggaran janji itu adalah dengan memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah, menghalangi anak perempuan bersekolah, serta tindakan Taliban menyisir mantan musuh dari rumah ke rumah.

Michelle Bachelet mengatakan Afghanistan berada dalam fase baru dan berbahaya sejak mereka merebut kekuasaan bulan lalu, dengan banyak perempuan dan anggota komunitas etnis dan agama sangat khawatir.

"Bertentangan dengan jaminan bahwa Taliban akan menegakkan hak-hak perempuan, selama tiga minggu terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik," kata Michelle Bachelet  kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Senin (13/9/2021.

Bachelet menyatakan kekecewaannya pada komposisi pemerintah Taliban, yang tidak menyertakan  perempuan dan didominasi etnis Pashtun.

Baca juga: Aturan Baru Pelajar Wanita Afghanistan, Taliban: Kelas Dipisah, Guru Pria Mengajar dari Balik Tirai

Baca juga: Laporan PBB Ingatkan Taliban Sisir Warga yang Kerja untuk AS dan NATO  

“Di beberapa tempat, anak perempuan di atas 12 tahun dilarang sekolah sementara perempuan disuruh tinggal di rumah,” katanya), seperti dilansir dari Channel News Asia.

Ia menilai situasi ini merupakan kembalinya ke aturan yang diberlakukan Taliban saat menguasai negeri itu 1996-2001, sebelum pasukan AS an sekutu menginvasi Afghanistan dan  menggulingkan mereka.

Bachelet juga merujuk pada janji lain yang dilanggar Taliban, terkait pemberian amnesti kepada mantan pegawai negeri dan petugas keamanan yang terkait dengan pemerintah sebelumnya dan melarang penggeledahan dari rumah ke rumah.

PBB telah menerima sejumlah tuduhan tentang pencarian terhadap mereka yang bekerja dengan perusahaan AS dan pasukan keamanan.

Sementara beberapa staf PBB telah melaporkan peningkatan serangan dan ancaman, katanya.

Baca juga: Taliban Tembak Mati Kakak Mantan Wapres Afghanistan, Jasadnya Dikabarkan Dilarang Dikubur

Baca juga: Kantor Perwakilan PBB di Afghanistan Sebut Stafnya Kerap Diintimidasi oleh Taliban

Tuduhan yang dapat dipercaya tentang pembunuhan balas dendam terhadap beberapa mantan anggota militer Afghanistan juga telah diterima, katanya.

Bachelet menyerukan mekanisme untuk memantau hak-hak di Afghanistan.

"Saya mengulangi seruan saya agar Dewan ini mengambil tindakan berani dan kuat, sepadan dengan gawatnya krisis ini," katanya.

Tidak Kerja Bareng

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini