News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Dewan Rakyat Setujui Rancangan Malaysia ke-12 yang Diajukan PM Ismail Sabri

Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Wahyu Gilang Putranto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengajukan 12MP pada 27 September 2021 menetapkan agenda pembangunan negara untuk lima tahun ke depan

"Pertumbuhan tahunan rata-rata produk domestik bruto (PDB) di bawah Rancangan Malaysia ke-11 adalah 2,7 persen, lebih rendah dari yang ditargetkan, karena adanya kontraksi pada 2020," kata Ismail.

Ekonomi Malaysia mengalami kontraksi sebesar 5,6 persen tahun lalu, yang merupakan kontraksi terburuk sejak Krisis Keuangan Asia 1998.

Agustus lalu, Bank sentral Malaysia merevisi perkiraan pertumbuhan PDB 2021 negara menjadi lebih sederhana, yaitu 3-4%.

Awalnya, pertumbuhan PDB ditargetkan tumbuh 6-7%.

Baca juga: Polisi Minta Bantuan Keluarga untuk Bujuk Nur Sajat agar Pulang ke Malaysia

Baca juga: 7 FAKTA Nur Sajat, Transgender sekaligus Pengusaha Kosmetik Malaysia yang Sempat Ditahan di Thailand

Sebagai bagian dari tujuan ekonomi berpenghasilan tinggi, perdana menteri telah menetapkan target pendapatan rumah tangga rata-rata mencapai RM10.000 sebulan pada tahun 2025.

Jumlah itu meningkat sekitar 40 persen dari rata-rata RM7.160 saat ini.

Ismail juga menargetkan untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah menjadi 45 persen dari PDB, naik dari 38,2 persen tahun lalu.

Ismail mengatakan kebijakan pemerintah akan terus digerakkan untuk pemulihan tahun ini dan tahun depan.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan kembali ke jalurnya mulai tahun 2023.

Rancangan tersebut diperkirakan akan dibawa ke parlemen pada 7 Oktober mendatang.

Proyek Besar Ismail setelah Menjabat sebagai PM

Rancangan Malaysia ke-12 ini diajukan sekitar sebulan setelah Ismail dilantik sebagai perdana menteri kesembilan Malaysia, sekaligus PM yang ketiga hanya dalam tiga tahun terakhir.

Dua minggu sebelumnya, Ismail menandatangani perjanjian bipartisan dengan blok oposisi utama Pakatan Harapan untuk melakukan reformasi tertentu.

Koalisi berkomitmen untuk tidak memblokir undang-undang utama di Parlemen seperti anggaran federal yang akan datang ini.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini