Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia kembali menggelar pelaksanaan Pacific Exposition ke-2 tahun 2021 di kawasan Pasifik pada tanggal 27-30 Oktober 2021 mendatang.
Pacific Exposition adalah pameran perdagangan, investasi dan pariwisata terlengkap di Pasifik.
Kegiatan ini menggabungkan pameran bisnis dengan berbagai forum seperti seminar yang membahas isu-isu aktual di kawasan ini.
Even ini merupakan wadah untuk memasarkan barang dan jasa dari semua negara yang berada di teritori Pasific.
Berbeda dari sebelumnya, kegiatan Pacific Exposition kini akan diselenggarakan secara full virtual.
Meski dihadapkan dengan keterbatasan interaksi karena pandemi Covid-19, diharapkan seluruh negara dan wilayah di Kawasan Pasifik tidak kehilangan semangat untuk berpartisipasi.
Duta Besar RI, Tantowi Yahya menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan implementasi dari sejumlah kebijakan baik yang ke dalam negeri maupun ke luar negeri.
Ke luar negeri, Pacific Exposition merupakan implementasi dari penguatan peran Indonesia di Pasifik khususnya melalui sektor ekonomi dan perdagangan.
Baca juga: Jaga Keamanan Produksi Migas, Chevron Pasific Indonesia Gunakan Solusi Digital Halau Covid-19
Baca juga: Dari UMKM Rumahan hingga Go Digital, Ini Kisah UMKM Opak Gulung Banyuwangi!
Sementara ke dalam negeri, adalah pelibatan provinsi-provinsi kawasan timur Indonesia dalam Pacific Exposition merupakan pengejawantahan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017.
Kegiatan ini akan melibatkan setidaknya 20 negara bertujuan meningkatkan konektivitas antara Indonesia Timur dengan Pasific, serta memperkuat identitas ke-Pasific-an Indonesia.
Baca juga: Jalankan Roda Bisnis, Pupuk Kaltim Terapkan Governance Risk Management Compliance
Secara spesifik kegiatan ini adalah pameran perdagangan, bisnis matching dan seminar.
Sejauh ini, 16 negara sudah menyampaikan partisipasinya dalam kegiatan ini.
Indonesia sendiri akan diwakili 6 kawasan timur Indonesia dan 6 lembaga kementerian.
Enam kementerian tersebut di antaranya yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian investasi dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).