Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kabinet Ethiopia mengumumkan keadaan darurat nasional yang berlaku segera, Selasa (2/11/2021).
Pihak berwenang di Addis Ababa mengatakan kepada warga untuk bersiap mempertahankan ibu kota, ketika pejuang dari wilayah utara Tigray mengancam akan memasuki kota.
"Keadaan darurat bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kekejaman yang dilakukan oleh kelompok teroris TPLF di beberapa bagian negara," lapor Fana Broadcasting yang berafiliasi dengan negara.
Mereka merujuk pada Front Pembebasan Rakyat Tigray, yang telah memerangi pemerintah federal setahun terakhir.
Disebutkan, keadaan darurat enam bulan memungkinkan, antara lain, pembuatan penghalang jalan, layanan transportasi terganggu, jam malam diberlakukan dan militer mengambil alih di daerah-daerah tertentu.
Baca juga: Tigrayan Rebut Kota Strategis, Militer Ethiopia Mobilisasi Perlawanan
Baca juga: Setelah 7 Staf PBB Diusir, Sekjen PBB Menuntut Bukti dari Ethiopia
Siapa pun yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok “teroris” juga dapat ditahan tanpa surat perintah pengadilan.
Setiap warga negara yang telah mencapai usia wajib militer dapat dipanggil untuk berperang.
Menteri Kehakiman Gedion Timothewos mengatakan, negara menghadapi bahaya besar terhadap eksistensi, kedaulatan, dan persatuannya.
“Dan kita tidak dapat menghilangkan bahaya ini melalui sistem dan prosedur penegakan hukum yang biasa," kata Timothewos dalam konferensi pers pemerintah, seperti dilansir dari Al Jazeera.
Dia mengatakan siapa pun yang melanggar keadaan darurat akan menghadapi hukuman penjara 3-10 tahun, untuk pelanggaran seperti memberikan dukungan finansial, material atau moral kepada kelompok teroris.
Baca juga: Bentrok Etnis Meledak, Ethiopia Umumkan Status Darurat di Negara Bagian Amhara
Baca juga: Militer Sudan Gagalkan Upaya Serangan Ethiopia di Kawasan Perbatasan
Langkah itu dilakukan setelah para pejuang Tigrayan mengatakan mereka telah merebut kota-kota strategis Dessie dan Kombolcha di wilayah tetangga Amhara dalam beberapa hari terakhir.
Mereka juga mengindikasikan mungkin bergerak lebih jauh ke selatan, di Addis Ababa.
Pemerintah mengatakan tentara masih mempertahankan dua kota utama, sekitar 400 km (250 mil) dari ibu kota.
Komunikasi terpurus dan akses wartawan dibatasi di sebagian besar Ethiopia utara berada sehingga menyulitkan untuk memverifikasi setiap klaim dari medan tempur.
Sebelumnya pada hari Selasa (2/11/2021), pihak berwenang di Addis Ababa mengatakan kepada penduduk untuk mendaftarkan senjata mereka dalam dua hari ke depan dan bersiap untuk mempertahankan kota.
Baca juga: Saksi Mata Ungkap Pria Bersenjata Bunuh 30 Orang dalam Serangan di Ethiopia Barat
Baca juga: Konflik Ethiopia: Apa yang Dipertengkarkan dan Mengapa?
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengirim pasukan ke Tigray pada November 2020 sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan sebagai serangan terhadap kamp militer oleh TPLF.
Sebaliknya TPLF mengatakan pemerintah federal dan sekutunya, termasuk Eritrea, melancarkan serangan terkoordinasi terhadapnya.
Abiy menjanjikan kemenangan cepat, tetapi pada akhir Juni, para pejuang Tigrayan berhasil menyusun kembali kekuatan dan merebut sebagian besar wilayah tersebut. Pertempuran telah menyebar ke daerah tetangga Afar dan Amhara.
Pada hari Selasa, Utusan Khusus AS untuk Tanduk Afrika itu, Jeffrey Feltman, mengecam kampanye militer TPLF yang meluas.
“Kami secara konsisten mengutuk perluasan perang TPLF di luar Tigray dan kami terus menyerukan TPLF untuk mundur dari Afar dan Amhara,” kata Feltman.
Baca juga: Perang Saudara Melanda Ethiopia: Ini Penyebab dan Kronologi Konflik di Negara Itu
Baca juga: Deretan Fakta Unik Ethiopia, Negara yang Memiliki 13 Bulan dalam Setahun
“Namun, perluasan perang dapat diprediksi dan tidak dapat diterima mengingat bahwa pemerintah Ethiopia mulai memotong bantuan kemanusiaan dan akses komersial ke Tigray pada Juni yang berlanjut hingga hari ini meskipun kondisi kelaparan yang dilaporkan meluas,” katanya.
Secara terpisah, pemerintah AS mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya akan mencabut hak istimewa perdagangan ke Ethiopia, termasuk akses bebas bea ke ekspor Ethiopia.
"Karena, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional,” katanya..
Langkah itu memberikan pukulan baru bagi ekonomi Ethiopia, yang sudah berada di bawah tekanan dari meningkatnya biaya perang dan dampak pandemi Covid-19.
Konflik tersebut telah memicu krisis kemanusiaan yang telah menyebabkan ratusan ribu orang menghadapi kondisi seperti kelaparan, menurut PBB.
Baca juga: Konflik Ethiopia: Pemberontak Tigray Diduga Hancurkan Bandara, Diberi 72 Jam untuk Menyerahkan Diri
Ribuan orang tewas dan lebih dari 2,5 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)