News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Austria Lockdown Warga yang Tidak Divaksin Covid-19, Pelanggar Terancam Denda Rp23 Juta

Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Arif Fajar Nasucha
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aktivis anti-vaksinasi memprotes di Ballhausplatz di Wina, Austria, pada Minggu (14/11/2021). Kanselir Austria Alexander Schallenberg mengatakan hari itu bahwa lockdown nasional berlaku mulai Senin ini bagi mereka yang tidak divaksinasi Covid-19 atau baru-baru ini sembuh.

Tingkat vaksinasi Austria adalah salah satu yang terendah di Eropa, yaitu hanya sekitar 65% dari total populasi yang sudah divaksinasi lengkap.

Terjadi peningkatan kasus infeksi dalam beberapa pekan terakhir ini.

Pada Minggu (14/11/2021), Austria mencatat 11.552 kasus Covid-19 baru.

Angkanya naik cukup tajam dibandingkan kasus baru seminggu sebelumnya yakni 8.554 infeksi.

Aturan Diberlakukan di Tengah Protes

Selama akhir pekan ini, ratusan orang melakukan protes di luar kantor kanselir di Wina.

Mereka membawa spanduk bertuliskan: "Tubuh kami, kebebasan kami untuk memutuskan."

Seorang pengunjuk rasa mengaku ikut dalam aksi demo untuk memperjuangkan haknya.

"Ini benar-benar diskriminatif apa yang terjadi di sini," kata demonstran wanita itu, dikutip dari BBC

Tetapi Prof Eva Schernhammer, dari Universitas Kedokteran Wina, mengatakan tindakan itu diperlukan dan memperingatkan bahwa unit perawatan intensif rumah sakit sedang penuh.

Update Covid-19 global  (Freepik/starline)

Baca juga: Epidemiolog UI Usul Penentang Vaksin Covid-19 Bayar Sendiri Biaya RS bila Terpapar Virus Corona

Baca juga: Austria Berlakukan Lockdown Nasional bagi Warga yang Tidak Divaksin, Berlaku Mulai Senin Ini

Sebelumnya, warga yang tidak divaksinasi sudah dilarang mengunjungi restoran, salon, dan bioskop.

Namun mereka kini diharuskan tetap tinggal di rumah.

Pemerintah mengatakan, polisi akan berpatroli di tempat umum untuk memeriksa status vaksinasi warga.

Tetapi para kritikus mempertanyakan apakah langkah itu konstitusional.

Partai Kebebasan sayap kanan mengatakan, kebijakan ini akan menciptakan kelompok warga kelas dua.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini