Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida masih belum mau memberikan keputusan apakah negaranya akan mengikuti Olimpiade Beijing 2022 atau memilih melakukan boikot diplomatik seperti negata-negara lainnya.
Seperti diketahui sejumlah negara telah melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022, di antaranya Amerika Serikat, Inggris dan Australia.
"Kami sedang berkoordinasi untuk pengiriman menteri. Demikian juga mempertimbangkan apakah akan mengirim Menteri Koji Murofushi dari Badan Olahraga Jepang atau tidak. Kami siap untuk membuat keputusan akhir sambil melihat reaksi domestik dan internasional," ungkap PM Fumio Kishida dalam sidang anggaran parlemen Jepang, Senin (13/12/2021).
Mengenai keputusan pemerintah AS Biden untuk "memboikot diplomasi" dengan tidak mengirim pejabat pemerintah di Olimpiade Musim Dingin Beijing pada Februari 2022, partai-partai yang berkuasa dan oposisi telah meminta Jepang untuk tidak mengirim perwakilan pemerintah.
Namun, Perdana Menteri Fumio Kishida menolak untuk membuat pernyataan dalam tanggapan Diet (parlemen), Senin (13/12/2021).
Baca juga: Boikot Olimpiade Beijing Semakin Meluas, Jepang Masih Wait and See
Di Panitia Anggaran DPR pada hari itu, Sanae Takaichi, ketua Partai Demokrat Liberal, bertanya tentang kebijakan pemerintah.
"Saya akan membuat penilaian sendiri berdasarkan pertimbangan," kata PM Fumio Kishida.
Takaichi sendiri setuju untuk melakukan boikot diplomatik kepada China.
"Tampaknya Jepang lebih banyak perhatian kepada uang daripada hak asasi manusia untuk mengekspresikan niatnya," demikian komentar Ketua Masahisa Sato di subkomite diplomatik Partai Demokrat Liberal, kemarin.
Partai oposisi juga memberikan tanggapannya.
Baca juga: Inggris, AS, dan Australia Boikot Olimpiade Beijing 2022, China: Mereka akan Terima Konsekuensinya
"Pemerintah Jepang telah memperbarui sikap tradisional dan enggan terhadap pemerintah China, dan telah mengoreksi pelanggaran hak asasi manusia dan mematuhi Piagam Olimpiade melalui kritik diplomatik yang tenang berdasarkan hukum internasional. Harus dicari pemecahan secara langsung," kata Kazuo Shii, Ketua Partai Komunis.
"Kita harus mengatakan apa yang harus kita katakan untuk menghentikan perluasan militer China. Hal ini perlu dipikirkan. Bukan hanya sesuatu yang dilakukan dengan memanggil," ungkap mantan Menteri Luar Negeri Taro Kono, kepala markas besar hubungan masyarakat Partai Demokrat Liberal, dalam sebuah kuliah di sebuah universitas di Jepang, Senin (13/12/2021),.
"Saya sangat khawatir dengan meningkatnya jumlah suara tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa saya harus mengatakan sesuatu yang gagah," tambah Taro Kono.
Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.