Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Sedikitnya sembilan mayat ditemukan di wilayah tengah Myanmar menyusul dugaan serangan udara pasukan militer.
Laporan Myanmar Now menyebutkan Selasa (21/12/2021) bahwa dari korban tewas itu, terdapat tujuh warga sipil, termasuk dua anak-anak.
Dilansir dari Al Jazeera, situs berita Myanmar Now melaporkan bahwa mayat-mayat itu ditemukan anggota tim pencarian dan penyelamatan yang mencapai pinggiran Desa Hnan Khar di Kota Gangaw wilayah Magway setelah serangan itu.
Laporan itu menyebutkan, hanya dua dari korban yang merupakan anggota pasukan pertahanan diri anti-kudeta (milisi), sedangkan sisanya adalah penduduk desa.
Berita penemuan itu muncul ketika penduduk di daerah itu dan juru bicara milisi anti-kudeta mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pasukan militer mengerahkan setidaknya satu helikopter untuk melakukan serangan udara.
Baca juga: Pembunuhan Massal oleh Militer Myanmar Terungkap, 40 Warga Sipil Disiksa sampai Meninggal
Baca juga: Junta Myanmar Tunda Vonis Aung San Suu Kyi atas Kepemilikan Walkie Talkie
Serangan dilancarkan pemerintah militer untuk mematahkan perlawanan terhadap kudeta.
Sementara Myanmar Now mengatakan bahwa sebanyak tiga helikopter bertanggung jawab atas serangan udara mematikan itu.
Penduduk setempat lainnya mengatakan kepada AFP bahwa militer menggunakan lima helikopter dalam serangan itu dan bahwa pasukan telah menembaki desa berpenduduk sekitar 6.000 orang itu dari udara.
Milisi anti-kudeta bermunculan di seluruh Myanmar untuk melawan setelah kudeta Februari.
Pemerintah militer membalas mereka dengan tindakan keras yang menurut kelompok pemantau lokal telah menewaskan lebih dari 1.300 orang.
Baca juga: Berita Foto : Myanmar Memanas, Ratusan Warga Myanmar Melarikan Diri ke Thailand
Baca juga: Junta Myanmar Min Aung Hlaing Dituduh Melakukan Kejahatan Kemanusiaan, Menumpas Pengunjuk Rasa
Penduduk mengatakan kepada AFP bahwa pasukan militer pertama kali Jumat (17/12/2021) lalu melancarkan serangan terhadap pertemuan PDF di wilayah tengah Sagaing yang berdekatan dengan Magway menggunakan helikopter dan jet tempur.
Juru bicara militer Zaw Min Tun membenarkan bahwa militer telah menggunakan helikopter dalam serangan, tanpa mengatakan bagaimana mereka digunakan.
Dia mengaku tidak mengetahui jumlah korban dari serangan ini.
Sejumlah pakar mengatakan bahwa militer biasanya menggunakan helikopter dan serangan udara ketika pasukan darat bergerak.
Tentara Kemerdekaan Kachin, sebuah kelompok pemberontak etnis di ujung utara negara itu, Mei lalu mengatakan mereka mengerahkan sebuah helikopter tempur militer selama bentrokan sengit di dekat kota Momauk.
Baca juga: Jurnalis Myanmar Dilaporkan Tewas dalam Tahanan Militer, Kondisinya Sehat Sebelum Ditangkap
Baca juga: Tentara Myanmar Bakar Hidup-hidup 11 Warga Sipil sebagai Balasan Serangan terhadap Konvoi Militer
Awal bulan ini, Amerika Serikat dan PBB mengutuk militer atas apa yang digambarkan Washington sebagai laporan kredibel dan memuakkan tentang pembunuhan 11 penduduk desa, termasuk anak-anak.
Pernyataan itu muncul ketika media lokal dan penduduk mengatakan bahwa tentara menangkap 11 orang dari Desa Dontaw di wilayah Sagaing menyusul serangan ranjau dan bom terhadap konvoi militer sehari sebelumnya.
Namun militer menolak klaim itu dan menyatakan hal itu tidak benar.
Secara terpisah, militer juga terlibat dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung dengan Persatuan Nasional Karen (KNU), sebuah kelompok pemberontak yang menentang kudeta di negara bagian Karen.
Badan pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan pertempuran itu telah memaksa lebih dari 3.900 pengungsi Myanmar melintasi perbatasan dengan Thailand.
Baca juga: Asisten Menlu Amerika Serikat Kunjungi ke Asia Tenggara, Bahas Kerja Sama hingga Junta Myanmar
UNHCR telah meminta Thailand pada hari Senin (20/12/2021) untuk mengizinkan mereka akses mendesak ke para pengungsi.
Ribuan pengungsi juga diyakini terjebak di sisi perbatasan Myanmar, dan KNU memperingatkan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa militer juga dapat menargetkan warga sipil tersebut dengan serangan udara.
KNU mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat dan mengidentifikasi zona larangan terbang untuk melindungi warga sipil. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)