Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Myanmar mengumumkan tuduhan baru terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi pada Kamis (3/2/2022).
Pemerintah militer Myanmar telah mengajukan tuduhan korupsi kesebelas terhadap Aung San Suu Kyi.
Itu menjadi tuduhan terbaru dalam berbagai dakwaan terhadap peraih Nobel tersebut.
Kasus baru diumumkan pada hari Kamis, ketika militer dilaporkan meluncurkan serangan baru terhadap penduduk sipil di wilayah barat laut Sagaing.
Pasukan diduga membakar hingga 400 rumah, dan memaksa ribuan penduduk mengungsi, seperti dilansir dari Al Jazeera.
Polisi mengajukan tuduhan korupsi lebih lanjut terhadap Aung San Suu Kyi karena diduga menerima $550.000 sebagai sumbangan untuk yayasan amal yang dinamai menurut nama ibunya, kata tim informasi militer dalam sebuah pernyataan.
Namun, pernyataan itu tidak memberikan rincian terkait kapan proses pengadilan akan dimulai.
Baca juga: Kiprah Perempuan Myanmar di Barisan Depan Perang Melawan Junta
Baca juga: Satu Tahun Kudeta Myanmar, Dunia Disebut Tak Melakukan Apa-apa Selain Duduk dan Menonton
Aung San Suu Kyi (76) telah ditahan sejak kudeta pada 1 Februari 2021 lalu, yang memicu protes massal dan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas.
Dia telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena hasutan terhadap militer, melanggar aturan Covid-19 dan melanggar undang-undang telekomunikasi meskipun dia akan tetap berada di bawah tahanan rumah sementara dia melawan tuduhan lain.
Setiap tuduhan korupsi membawa kemungkinan hukuman penjara 15 tahun.
Aung San Suu Kyi sudah diadili karena melanggar undang-undang rahasia resmi, di mana dia dituduh bersama dengan akademisi Australia yang ditahan Sean Turnell serta beberapa tuduhan terkait korupsi lainnya.
Minggu ini pemerintah militer mengumumkan dia akan menghadapi persidangan lebih lanjut mulai pertengahan Februari atas tuduhan mempengaruhi komisi pemilihan negara itu selama jajak pendapat 2020 yang membuat partainya mengalahkan saingannya yang bersekutu dengan militer.
Kudeta Myanmar
Perlawanan terhadap kudeta sejak tahun 2021 lalu telah memicu lebih banyak kekerasan dari militer.
Pada hari Kamis, laporan telah muncul tentang pasukan pemerintah yang membakar ratusan rumah minggu ini di dua desa di bagian barat laut negara itu, tampaknya saat mencari anggota milisi anti-kudeta bersenjata.
Penduduk desa Mwe Tone mengatakan kepada kantor berita Associated Press (AP) pada hari Kamis bahwa 200 dari 250 rumah di sana dilalap api, bersama dengan hampir 200 dari 800 rumah di desa Pan terdekat di wilayah Sagaing.
Angka serupa dilaporkan oleh media Myanmar.
“Sebagai petani, saya menabung selama 15 tahun untuk membangun rumah, dan yang tersisa dari rumah saya hanyalah abu. Bukan hanya rumah saya tetapi seluruh desa berubah menjadi abu,” kata seorang warga desa Mwe Tone berusia 29 tahun.
“Sekarang, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan dan tempat tinggal bersama.”
Foto-foto menunjukkan pompa air, traktor dan kendaraan hancur oleh kobaran api, dengan hewan ternak juga menjadi korban.
Layanan Radio Free Asia Myanmar juga melaporkan serangan yang sama di wilayah barat laut, dan mengatakan bahwa sebanyak 10.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Tentara Myanmar memiliki reputasi menggunakan pembakaran sebagai salah satu taktiknya dalam operasi kontra-pemberontakan.
Baca juga: AS, Inggris, dan Kanada Keluarkan Sanksi Baru untuk Myanmar, Tepat Satu Tahun Setelah Kudeta
Baca juga: Situasi Memburuk, Perusahaan Migas Besar Australia Cabut dari Myanmar
Pasukan diyakini telah membakar sebanyak 200 desa dalam kampanye brutal tahun 2017 di negara bagian Rakhine barat yang mendorong lebih dari 700.000 penduduk desa Muslim Rohingya untuk mencari keselamatan melintasi perbatasan di Bangladesh.
Tentara telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida atas tindakannya terhadap Rohingya, yang juga termasuk pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga sipil.
Dalam kampanye mereka saat ini melawan penentang kekuasaan militer, mereka kembali dituduh meratakan rumah dan melakukan pembantaian warga sipil.
Taktik pemerintah juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar, dengan lebih dari 300.000 orang di seluruh negeri mengungsi dari rumah mereka, dan konflik sering menghalangi bantuan untuk menjangkau mereka.
(Tribunnews.com/Yurika)