TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat dan sekutu Baratnya sedang menilai apakah Rusia harus tetap berada dalam G20 setelah invasinya ke Ukraina, jelas sumber yang terlibat dalam diskusi kepada Reuters, Selasa (22/3/2022).
Namun, mengucilkan Rusia secara langsung, diperkirakan akan diveto oleh sejumlah negara lain seperti China, India, hingga Arab Saudi.
Sumber menyebut, kemungkinan ini meningkatkan keengganan sejumlah negara untuk datang di KTT G20 tahun ini.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin, berencana hadir di KTT G20 yang akan digelar di Jakarta pada akhir tahun ini.
G20 adalah kelompok yang terdiri 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.
Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin Berencana Hadir di KTT G20 di Indonesia
Baca juga: Meski Ditentang AS, Presiden Rusia Vladimir Putin Berencana ke Indonesia Hadiri KTT G20
Secara resmi G20 dinamakan The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
Dengan invasinya ke Ukraina, Rusia menghadapi sanksi internasional yang dipimpin negara-negara Barat untuk mengisolasinya dari ekonomi global.
Salah satunya menutup akses Moskow dari sistem bank global SWIFT dan membatasi transaksi oleh bank sentralnya.
"Ada diskusi tentang apakah pantas bagi Rusia untuk menjadi bagian dari G20," kata seorang sumber senior G7.
"Jika Rusia tetap menjadi anggota, itu (G20) akan menjadi organisasi yang kurang berguna," ujarnya, dikutip dari Reuters.
Penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, menjawab kemungkinan Presiden Joe Biden akan mendorong Rusia keluar dari G20 dalam pertemuannya di Brussels pekan ini.
"Kami percaya bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa untuk Rusia di lembaga-lembaga internasional dan dalam komunitas internasional," jawabnya.
Ia mengatakan, AS berencana untuk berkonsultasi dengan sekutu sebelum membuat pernyataan soal ini.
Sumber Uni Eropa, secara terpisah, mengonfirmasi wacana soal status Rusia pada pertemuan G20 mendatang, yang saat ini dipimpin Presiden RI Joko Widodo.