Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MARIUPOL - Komandan Resimen Azov, yang saat ini membela kota pelabuhan Mariupol di Ukraina, Denys Prokopenko mengaku tidak percaya pada efektivitas negosiasi antara negaranya dengan Rusia.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan jurnalis media setempat.

"8 tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak mungkin mencapai kesepakatan dengan Rusia. Terlebih lagi, itu tidak dapat dipercaya," kata Prokopenko.

Menurut dia, selama darurat militer, tidak mungkin mengadakan referendum sesuai dengan hukum.

"Untuk melakukan ini, Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina. Apakah anda secara pribadi percaya ini? Saya tidak. Oleh karena itu, sulit bagi saya untuk memprediksi hasil negosiasi ini," kata Prokopenko.

Dikutip dari laman Ukrinform, Jumat (1/4/2022), ia pun memprediksi kemungkinan besar negosiasi dengan Rusia 'tidak akan berhasil untuk pihak Ukraina'.

Baca juga: Putin Perintahkan 134.500 Wajib Militer Jadi Tentara Rusia, Klaim Tak Terkait dengan Perang Ukraina

Sebelumnya, delegasi Ukraina dan Rusia mengadakan negosiasi lanjutan di Istanbul, Turki pada 29 Maret lalu.

Setelah pertemuan tersebut, delegasi Ukraina mengajukan sejumlah usulan untuk mengakhiri perang antara kedua negara, termasuk usulan untuk menandatangani perjanjian internasional tentang jaminan keamanan bagi Ukraina.

Perlu diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara itu pada 24 Februari lalu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus.

Baca juga: 2 Kosmonot Rusia dan 1 Astronot AS Kembali ke Bumi

Operasi ini dilakukan untuk melindungi orang-orang 'yang telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun'.

Kendati demikian, pemimpin Rusia itu menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Ia juga menekankan operasi tersebut ditujukan untuk 'denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina'.

Sementara itu, negara Barat telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia karena melakukan invasi ke Ukraina.

Penerapan sanksi ditujukan terhadap badan hukum maupun individu swasta Rusia.