TRIBUNNEWS.COM - Aksi kekerasan dan pembakaran di Sri Lanka masih berlanjut, AP News melaporkan.
Menindaklanjuti hal itu, pihak berwenang Sri Lanka memperpanjang jam malam pada Rabu (11/5/2022).
Seperti diketahui, protes nasional telah terjadi di Sri Lanka sejak bulan lalu, di mana para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Seruan itu merupakan buntut dari krisis ekonomi yang hampir membuat Sri Lanka bangkrut dan rakyatnya menghadapi kekurangan bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Pada Senin (9/5/2022) Mahinda Rajapaksa akhirnya mengundurkan diri.
Baca juga: Berita Foto : Kekerasan Politik Tewaskan Lima Orang, PM Sri Lanka Mundur
Dia dan keluarganya dievakuasi dari kediaman resminya melalui ribuan pengunjuk rasa yang mencoba masuk ke gedung era kolonial yang dijaga ketat.
Tidak ada konfirmasi tentang keberadaan mereka, tetapi beberapa pengunjuk rasa berkumpul di luar pangkalan angkatan laut di Trincomalee di pantai timur laut, yang diduga menjadi tempat berlindung keluarga Rajapaksa.
Kedutaan Besar India membantah spekulasi media sosial bahwa orang-orang politik tertentu dan keluarga mereka telah melarikan diri ke India.
Kedutaan Besar India juga menolak spekulasi yang menyebut India mengirim pasukan ke Sri Lanka.
Negara itu menegaskan kembali dukungannya kepada Sri Lanka pada hari Selasa, dengan mengatakan India telah memberikan bantuan sebesar 3,5 miliar dolar atau Rp 50,8 triliun untuk mengatasi krisis.
Kementerian Luar Negeri India mengatakan negaranya juga mengirim barang-barang penting seperti makanan dan obat-obatan.
Sementara itu, Gotabaya Rajapaksa tetap berada di kediaman resminya yang dilindungi oleh pagar besi berlapis yang dijaga oleh militer dan polisi.
Pada hari Senin, para pendukung berkumpul di kediaman resmi perdana menteri untuk mendesak Mahinda Rajapaksa agar tetap menjabat.
Setelah pertemuan itu, massa yang mendukung pemerintah memukuli pengunjuk rasa damai yang berkemah di dekat kediaman perdana menteri dan kantor presiden.