TRIBUNNEWS.COM – Otoritas berwenang di Rusia mengubah nama alamat Kedutaan Besar AS di Moskow.

Otoritas Moskow telah mengumumkan, bahwa alamat Kedubes AS di Moskow kini bernama "Lapangan Republik Rakyat Donetsk (DPR)."

DPR secara resmi diakui independen oleh Rusia, tetapi masih dianggap sebagai bagian dari Ukraina oleh AS dan sebagian besar negara lain.

Sebuah pernyataan yang memberi tahu orang-orang Moskow tentang perubahan itu diterbitkan di situs web resmi Walikota Sergey Sobyanin Mos.ru pada hari Rabu. Di dalamnya, otoritas Moskow juga mengklarifikasi bahwa alamat kedutaan sebelumnya telah “dibatalkan.”

Baca juga: Rusia akan Putus Pasokan Gas ke Eropa, Bentuk Usaha Moskow Tingkatkan Pengaruh Politik Selama Invasi

Menurut dokumen itu, nama baru alun-alun bersama dengan beberapa alternatif telah dipilih awrga aktif melalui platform online. Sebanyak 278.684 warga Moskow ambil bagian, kata pernyataan itu.

Opsi Alun-Alun Republik Rakyat Donetsk mengumpulkan dukungan 45 persen pemilih.

Proposal yang menyerukan agar alun-alun diganti namanya awalnya telah dilayangkan oleh anggota parlemen Moskow, segera setelah Rusia melancarkan serangannya terhadap Ukraina, otoritas kota mengungkapkan. Nama-nama yang mungkin telah diusulkan oleh publik.

Wakil ketua majelis rendah parlemen Rusia, Petr Tolstoy, hadir di lokasi sementara para pekerja mengganti rambu jalan.

“Ini adalah isyarat simbolis merayakan perjuangan warga DPR,” kata politisi itu kepada wartawan.

Dalam waktu dekat, alun-alun atau jalan lain di Moskow juga akan dinamai untuk menghormati Republik Rakyat Lugansk.

Kedua republik Donbass mendeklarasikan kemerdekaan kembali pada tahun 2014 setelah kudeta Maidan di Kiev.

Baca juga: Jokowi Dikabarkan akan Bertemu Vladimir Putin di Moskow pada 30 Juni, Apa yang Dibahas?

Kedua wilayah yang didominasi penutur bahasa Rusia ini menyatakan keprihatinan bahwa pemerintah Ukraina yang baru, yang mencakup nasionalis terkenal, akan menginjak-injak minoritas linguistik dan memaksa mereka untuk berbicara bahasa Ukraina. Baik Lugansk maupun Donetsk menolak untuk mengakui legitimasi otoritas baru.

Untuk memadamkan gerakan separatis, Kiev mengerahkan polisi bersenjata lengkap, pasukan keamanan dan akhirnya militer negara itu ke Donbass. Separatis, pada gilirannya, menyita senjata dari militer lokal dan persediaan penegak hukum.

Pemerintah Ukraina meluncurkan apa yang disebutnya "operasi anti-teroris," menggunakan artileri dan jet tempur.