Baca tanpa iklan
PM Ranil mengatakan Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor, bahkan dengan uang tunai.
Sebabnya, utang besar oleh perusahaan minyak negara gagal dibayar kepada pemberi utang.
"Saat ini, Ceylon Petroleum Corporation berutang $700 juta," katanya kepada anggota parlemen.
“Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar untuk kita. Mereka bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai.”
PM Ranil menjabat setelah berhari-hari protes keras atas krisis ekonomi negara itu dan memaksa pendahulunya untuk mundur.
Dalam pernyataan pada Rabu, dia menyalahkan pemerintah sebelumnya karena gagal bertindak tepat waktu ketika cadangan devisa Sri Lanka menyusut.
Krisis mata uang asing menghambat impor, menyebabkan kelangkaan pangan, bahan bakar, listrik dan kebutuhan pokok lainnya seperti obat-obatan. Krisis itu juga memaksa orang untuk mengantre panjang untuk mendapatkan kebutuhan dasar.
“Jika langkah-langkah setidaknya diambil untuk memperlambat keruntuhan ekonomi di awal, kita tidak akan menghadapi situasi sulit hari ini. Tetapi kita kehilangan kesempatan ini. Kita sekarang melihat tanda-tanda kemungkinan jatuh ke titik terendah,” katanya.
Sejauh ini Sri Lanka bertahan, terutama didukung oleh jalur kredit senilai $4 miliar dari negara tetangga India. Namun PM Ranil mengatakan, India tidak akan mampu mempertahankan Sri Lanka agar bisa bertahan lebih lama.
Sri Lanka juga telah menerima janji $300 juta-$600 juta dari Bank Dunia untuk membeli obat-obatan dan barang-barang penting lainnya.
Sri Lanka mengumumkan mereka menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar $7 miliar yang jatuh tempo tahun ini, sambil menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional mengenai paket penyelamatan.
Sri Lanka harus membayar rata-rata $ 5 miliar per tahun hingga 2026.
PM Ranil mengatakan, bantuan IMF tampaknya menjadi satu-satunya pilihan negara itu sekarang.
Pejabat dari badan tersebut mengunjungi Sri Lanka untuk membahas paket penyelamatan. Kesepakatan tingkat staf kemungkinan akan dicapai pada akhir Juli.
“Kami telah menyelesaikan diskusi awal dan kami telah bertukar pikiran di berbagai sektor seperti keuangan publik, keuangan, keberlanjutan utang, stabilitas sektor perbankan dan jaringan jaminan sosial,” kata PM Ranil.
Perwakilan penasihat keuangan dan hukum untuk pemerintah tentang restrukturisasi utang, Lazard dan Clifford Chance, juga mengunjungi pulau itu dan tim dari Departemen Keuangan AS akan tiba minggu depan.