TRIBUNNEWS.COM – Seorang veteran perang Afghanistan asal Inggris yang menjadi tawanan perang DPR (Republik Rakyat Donetsk) meninggal dunia dalam tahanan.

Paul Johnson Anthony Dominique Urey adalah tentara bayaran yang ditangkap oleh prajurit DPR pada April 2022 lalu. Dia ditahan di lembaga pemasyarakatan republik.

Selama pemeriksaan medis, Urey didiagnosa mengidap penyakit kronis, antara lain: diabetes tergantung insulin, kerusakan pada sistem pernapasan dan ginjal, penyakit kardiovaskular.

"Selain itu, dia berada dalam kondisi psikologis yang tertekan karena ketidakpedulian tanah airnya terhadap nasibnya.

Baca juga: Moskow: Hampir 30.000 Warga Ukraina Dievakuasi dari Donbas ke Rusia

Terlepas dari beratnya kejahatan yang dituduhkan, Paul Urey diberikan bantuan medis yang sesuai.

Namun, karena diagnosis dan stres, dia meninggal pada 10 Juli,” kata Morozova.

Menurutnya, Komite Palang Merah Internasional tidak menyediakan obat-obatan yang diperlukan.

Pihak berwenang Inggris, kata Morozova, tidak bereaksi terhadap informasi tentang penangkapan Urey dan bahkan mengabaikan kemungkinan untuk menegosiasikan kepulangannya sebagai bagian dari pertukaran tahanan.

Paul Urey adalah seorang sukarelawan independen, tetapi dia mengoordinasikan kegiatannya dengan salah satu organisasi nirlaba.

Dia ditangkap bersama rekannya Dylan Healy pada 25 April saat mereka mengevakuasi sebuah keluarga dari Zaporozhye dengan mobil. Urey sedang mengemudi.

Urey hampir berusia 40 tahun. Lahir di Warrington, Cheshire, ia menghabiskan delapan tahun di Afghanistan sebagai kontraktor sipil. Setelah itu dia tinggal di Lancashire.

Vonis Mati

Sebelumnya, dua tentara Inggris telah divonis hukuman mati oleh pengadilan DPR.

Baca juga: Moskow: Hampir 30.000 Warga Ukraina Dievakuasi dari Donbas ke Rusia

Mereka adalah Aiden Aslin dan Shaun Pinner, serta seorang warga negara Maroko Saadun Brahim.

Mereka pun bersiap untuk menghadapi regu tembak bila usaha mereka melakukan banding ditolah oleh pengadilan tinggi di Donetsk.

Bahkan layanan eksekutif DPR menyatakan telah siap untuk melakukan eksekusi mati tiga tentara bayaran asing.

Pemimpin DPR Denis Pushilin kepada kantor berita Ukraina.ru mengatakan, segala sesuatu yang terkait dengan eksekusi tiga tentara bayaran tersebut telah siap.

"Pejabat eksekutif DPR telah menyiapkan tempat untuk melaksanakan hukuman mati tentara bayaran asing," kata Pushilin dikutip oleh Russia Today.

Sebelumnya pada hari Rabu, Pushilin mengatakan undang-undang republik tidak menentukan tanggal tetap untuk melaksanakan hukuman ini, dan layanan eksekutif akan bertindak "sesuai dengan keputusan internalnya."

Dia menambahkan bahwa eksekusi biasanya "tidak umum" dan informasi tentang mereka "tidak diungkapkan."

Baca juga: Sistem Roket Ganda M270 Tiba di Kyiv, Pejabat Ukraina: Teman Baik HIMARS di Medan Perang

Pejabat itu juga mengatakan bahwa ketiga terpidana akan dieksekusi oleh regu tembak jika banding mereka tidak berhasil.

Tiga orang yang berjuang untuk Ukraina dan ditangkap di Donbass dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung republik pada 9 Juni sebagai tentara bayaran dan mengambil bagian dalam "agresi bersenjata Ukraina," mencoba untuk menggulingkan pemerintah DPR.

Ketiganya – dua warga Inggris dan satu warga Maroko – telah mengajukan banding.

Menteri Kehakiman DPR Yury Sirovatenko mengatakan pada 12 Juli bahwa pengadilan dapat memutuskan banding mereka pada akhir bulan.

Banding terakhir diajukan pada 4 Juli oleh pembela warga Inggris Aiden Aslin. DPR mencabut moratorium hukuman mati pada 12 Juli.

Para pejuang menyerah kepada pasukan Rusia dan DPR di atau dekat Mariupol, kota pelabuhan yang diklaim DPR sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Baca juga: Menhan Rusia Minta Pasukannya Tingkatkan Serangan di Seluruh Ukraina untuk Cegah Serangan Balasan

London menuntut agar warganya diperlakukan sebagai tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa.

Pada 9 Juni, Mahkamah Agung republik itu menghukum mati tiga pejuang asing – dua warga Inggris dan satu warga Maroko –, menyatakan mereka bersalah karena menjadi tentara bayaran dan mengambil bagian dalam “agresi bersenjata Ukraina”, yang berusaha menggulingkan pemerintahan DPR.

Aiden Aslin, Shaun Pinner, dan Brahim Saaudun mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Semua orang asing mengajukan banding; kita tunggu sidangnya. Jika pengadilan menemukan ukuran hukuman yang sesuai, maka kasus-kasus tersebut akan dialihkan ke layanan eksekutif untuk pelaksanaan hukuman. Itu dilakukan oleh regu tembak,” kata Pushilin.

Pernyataan Pushilin itu disampaikan di Soloviev.Live, saluran RuTube wartawan terkemuka, sehari setelah moratorium eksekusi resmi dicabut di DPR.

Anggota parlemen menjelaskan langkah mereka untuk mencabut moratorium, dengan mengatakan hukuman mati berfungsi “sebagai pencegah untuk melakukan kejahatan yang sangat keji, khususnya kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.”

Para pejuang menyerah kepada pasukan Rusia dan DPR di atau dekat Mariupol, kota pelabuhan yang diklaim DPR sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Pihak berwenang Inggris bersikeras warganya diperlakukan sebagai tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa.

Namun, Inggris tidak secara resmi berperang dengan DPR dan tidak mengakui republik sebagai negara merdeka.

Pengacara ketiga pria itu telah mengajukan keluhan, meminta pengadilan untuk mengurangi hukuman. Banding terakhir, oleh pembelaan Aslin, diajukan pada 4 Juli.

Pengadilan pro-Rusia memvonis hukuman mati terhadap tiga pejuang asing setelah dituduh menjadi tentara bayaran untuk Ukraina.

Pengadilan mengkonfirmasi penerimaan pengaduan dan mengatakan mereka akan dipertimbangkan dalam waktu dua bulan sejak tanggal dokumen dikirim.

Pejabat di Donetsk menganggap orang-orang itu sebagai tentara bayaran, yang tidak diberikan hak istimewa yang sama seperti kombatan biasa di bawah hukum internasional.

Namun Rusia justru menegur Inggris atas reaksinya terhadap hukuman mati yang dijatuhkan oleh Republik Rakyat Donetsk (DPR) terhadap dua warga negara Inggris, yang ditangkap saat berperang untuk Ukraina.

Dalam sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri Rusia, Moskow menolak klaim bahwa keduanya adalah kombatan, yang harus diperlakukan sebagai tawanan perang, menyatakan bahwa Aiden Aslin dan Shaun Pinner adalah tentara bayaran.

Kedua petinju itu diadili bersama Saadun Ibrahim yang berkebangsaan Maroko.