Myanmar Witness Ungkap Junta Gunakan Pesawat Buatan Rusia untuk Menyerang Warga Sipil

Rusia adalah pemasok penting senjata dan peralatan untuk militer Myanmar dan Min Aung Hlaing berada di Moskow awal bulan ini untuk mengejar kesepakatan lebih lanjut .

Rusia mengirimkan 12 pesawat ke Myanmar antara 2015 dan 2019, ketika berada di bawah pemerintahan sipil.

Tetapi pada Desember tahun lalu enam jet lagi diluncurkan di pangkalan angkatan udara Meiktila, kata Saksi Myanmar.

Pada bulan Maret, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Inggris memasukkan daftar hitam pejabat militer senior, termasuk kepala angkatan udara yang baru diangkat, atas meningkatnya kekerasan militer.

Sanksi juga menargetkan mereka yang mencari dan memasok senjata ke angkatan udara.

Baca juga: Amerika, Jepang, China hingga HRW Kecam Tindakan Myanmar Eksekusi 4 Aktivis Anti-kudeta

Kelompok-kelompok hak asasi telah menekan masyarakat internasional untuk memperluas sanksi dan memberlakukan embargo penjualan bahan bakar jet ke Myanmar karena serangan udara berulang-ulang oleh militer terhadap penduduk sipil.

Myanmar harus mengimpor semua bahan bakar penerbangannya baik untuk keperluan sipil maupun militer.

Situasi Myanmar sejak kudeta

Dikutip dw, pada Maret 2022, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, menemukan bahwa junta Myanmar telah menewaskan sedikitnya 1.600 warga sipil dan membuat lebih dari 500.000 orang mengungsi sejak kudeta.

Andrews menyarankan agar Dewan Keamanan memberlakukan embargo senjata global pada militer yang "secara khusus melarang penjualan senjata-senjata itu dan amunisi terkait yang membunuh warga sipil Myanmar, termasuk pesawat jet."

Baca juga: Myanmar Mengeksekusi 4 Aktivis Anti-kudeta, Picu Kecaman dan Kemarahan Internasional

Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, berada di Rusia dalam kunjungan pribadi dua minggu lalu.

Setelah kunjungannya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan negara-negara tersebut memperdalam kerja sama.

"Pertemuan itu ... menegaskan disposisi bersama untuk secara konsisten membangun kerja sama multifaset antara departemen militer kedua negara," kata kementerian itu.

Berita lain terkait dengan Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)