Siapa yang menyelidiki?

Untuk kebocoran Nord Stream 2, kepala Badan Energi Denmark, Kristoffer Bottzauw, mengatakan kepada Reuters bahwa terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan melakukan penyelidikan.

Bottzauw menambahkan bahwa belum ada yang melihat pipa tersebut.

"Angkatan Bersenjata Swedia, Penjaga Pantai, Administrasi Maritim Swedia dan otoritas terkait lainnya mengambil tindakan yang diperlukan,"kata Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson.

Jerman pada hari Senin mengatakan sedang mengoordinasikan tanggapan dengan polisi, pejabat lokal dan badan energi.

Baca juga: Cerita Warga Ukraina Ditodong Senjata oleh Pasukan Rusia saat Pemungutan Suara Referendum

Bagaimana dampak potensial?

Tingkat kerusakan berarti jalur pipa Nord Stream tidak mungkin dapat membawa gas ke Eropa pada musim dingin ini bahkan jika ada kemauan politik untuk menghubungkannya, kata analis di Eurasia Group.

"Tergantung pada skala kerusakan, kebocoran bahkan bisa berarti penutupan permanen kedua jalur," tulis analis Henning Gloystein dan Jason Bush.

“Kebocoran sebesar ini merupakan bahaya keamanan dan lingkungan yang parah, terutama jika Rusia tidak berhenti memompa gas ke dalam sistem,” kata para analis.

Kebocoran gas dari pipa Nord Stream 2 yang rusak di Laut Baltik akan berlanjut selama beberapa hari dan bahkan mungkin seminggu, kata Otoritas Energi Denmark.

Kapal bisa kehilangan daya apung jika memasuki area tersebut, dan mungkin ada risiko kebocoran gas yang menyala di atas air dan di udara, tetapi tidak ada risiko yang terkait dengan kebocoran di luar zona eksklusi, katanya.

Kebocoran hanya akan mempengaruhi lingkungan di daerah di mana gumpalan gas di kolom air berada, dan keluarnya gas rumah kaca metana akan berdampak merusak pada iklim.

Pihak berwenang Denmark meminta agar tingkat kesiapan di sektor listrik dan gas Denmark ditingkatkan setelah kebocoran, sebuah langkah yang akan membutuhkan prosedur keselamatan yang lebih tinggi untuk instalasi dan fasilitas listrik.

Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)