TRIBUNNEWS.COM - Setelah Presiden China, Xi Jinping mengamankan masa jabatan tiga periode, spanduk protes pun bermunculan.

Isi protes tersebut adalah menentang Xi Jinping untuk duduk di kursi presiden kembali.

"Kehidupan bukan kebijakan nol-Covid, kebebasan bukan penguncian darurat militer, martabat bukan kebohongan, reformasi bukan revolusi budaya, suara bukan kediktatoran, warga negara bukan budak," tulis protes tersebut, dikutip dari CNN.

Sehari sebelumnya, kata-kata ini telah ditulis tangan dengan cat merah pada spanduk yang tergantung di atas jalan layang.

Spanduk lain di Jembatan Sitong mencela Xi sebagai "diktator" dan "pengkhianat nasional" dan menyerukan pemecatannya.

Kedua spanduk tersebut dengan cepat dihapus oleh polisi dan semua penyebutan protes dihapus dari internet China.

Baca juga: Xi Jinping Resmi Amankan Masa Jabatan Ketiga, Pemimpin Terkuat Sejak Mao Zedong

Tetapi tampilan pembangkangan politik yang berumur pendek – yang hampir tak terbayangkan di negara pengawasan otoriter Xi – telah bergema jauh di luar ibu kota China.

Hal ini memicu tindakan solidaritas dari warga negara China di dalam China dan di seluruh dunia.

Selama seminggu terakhir, ketika para elit partai berkumpul di Aula Besar Rakyat Beijing untuk memuji Xi dan kebijakannya di Kongres Partai ke-20, slogan-slogan anti-Xi yang menggemakan spanduk Jembatan Sitong telah bermunculan di semakin banyak kota dan ratusan kota di China.

Bahkan, slogan-slogan itu tertulis di dinding dan pintu kamar mandi umum.

Di luar negeri, banyak poster anti-Xi dipasang oleh mahasiswa China.

Baca juga: Xi Jinping akan Memimpin China untuk Periode Ketiga

Di bawah Xi, partai tersebut telah meningkatkan pengawasan dan kontrol diaspora Tiongkok, mengintimidasi dan melecehkan mereka yang berani berbicara dan mengancam keluarga mereka di rumah.

CNN berbicara dengan dua warga China yang mencoret-coret slogan protes di kamar mandi dan setengah lusin mahasiswa China perantauan yang memasang poster anti-Xi di kampus mereka.

Banyak yang mengatakan mereka terkejut dan tergerak oleh demonstrasi Jembatan Sitong dan merasa terdorong untuk menunjukkan dukungan kepada pemrotes.

Beberapa dari mereka percaya bahwa tindakan politik mereka akan membawa perubahan nyata di lapangan.

Tetapi dengan Xi yang muncul sebagai pemenang dari Kongres Partai dengan potensi pemerintahan seumur hidup, proliferasi slogan anti-Xi adalah pengingat yang tepat waktu bahwa meskipun dia tidak henti-hentinya menghancurkan perbedaan pendapat, pemimpin yang kuat mungkin selalu menghadapi arus bawah perlawanan.

Baca juga: Xi Jinping Pilih 6 Loyalisnya Jadi Anggota Komite Tetap Politbiro, Ini Sosok Mereka

Menjabat Kursi Presiden Tiga Periode

Dikutip dari Xinhua, Xi Jinping terpilih kembali menjadi Sekjen Komite Sentral Partai Komunis China (PKC).

Xi terpilih kembali dalam rapat selama sesi Kongres ke-20 Partai Komunis China yang berakhir pada Minggu (23/10/2022).

Xi juga ditunjuk sebagai ketua Komisi Militer Pusat CPC pada sesi tersebut.

Dengan ini, Xi Jinping memiliki peluang yang besar untuk kembali menjabat sebagai presiden China pada Maret mendatang.

Selama pertemuan tersebut, beberapa pemimpin utama PKC mengundurkan diri dari Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan tujuh orang.

Baca juga: Blinken Sebut Rencana China Caplok Taiwan Bergerak Lebih Cepat di Bawah Perintah Xi Jinping

Ketua Partai Komunis Shanghai, Li Qiang (63), mengikuti Xi ke atas panggung di Aula Besar Rakyat ketika tim Komite Tetap Politbiro baru diperkenalkan.

Artinya, Li Qiang kemungkinan akan menggantikan Li Keqiang sebagai perdana menteri ketika dia pensiun pada bulan Maret, lapor Reuters.

Selain Li Qiang, Komite Tetap Politbiro kini diisi Zhao Leji dan Wang Huning yang merupakan anggota lama.

Kemudian ada anggota baru yakni Cai Qi, Ding Xuexiang dan Li Xi.

Komite Tetap Politbiro, yang merupakan badan pemerintahan tertinggi China, berisi para loyalis Presiden Xi Jinping.

Baca juga: Pembukaan Kongres Partai Komunis China: Xi Jinping Bicara soal Taiwan, Hong Kong hingga Nol-Covid

"Kemenangan yang tidak normal untuk satu faksi, yang jarang terjadi dalam tradisi Partai Komunis, di masa lalu akan ada keseimbangan kekuatan yang kasar," kata Willy Lam, rekan senior di lembaga think tank AS, Jamestown Foundation.

"Artinya tidak akan ada checks and balances. Xi Jinping juga memiliki kendali penuh atas Politbiro dan Komite Sentral yang lebih besar," katanya.

(Tribunnews.com/Whiesa/Ika Nur Cahyani)