Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Shtayyeh menyatakan apa yang terjadi di Palestina sebenarnya jauh lebih buruk ketimbang apartheid yang terjadi di Afrika Selatan .
Israel saat ini adalah negara apartheid menurut fakta bahkan jauh lebih buruk dari apa yang terjadi di Afrika Selatan, sebagaimana yang disampaikan Amnesty Internasional, hingga Yayasan Israel Bensalem.
Namun Shtayyeh menilai, komunitas internasional bahkan melihat isu Palestina secara tidak adil, tidak sebagaimana melihat isu Ukraina.
"Jadi Komunitas Internasional harus melindungi hak asasi manusia, harus melindungi hukum internasional," kata Shtayyeh pada konferensi pers terkait kunjungan resminya ke Indonesia pada Selasa (25/10/2022) di Hotel Borobudur, Jakarta.
"Komunitas Internasional seharusnya tidak melihat masalah ini dengan standar ganda. Di Ukraina adalah satu hal, dan di Palestina adalah hal lain. Itu tidak adil," lanjutnya.
Baca juga: Arsjad Rasjid Gelar Pertemuan dengan PM Palestina Bahas Peningkatan Kerjasama Dagang
Sebagaimana apa yang dilakukan dalam isu Ukraina, menurutnya komunitas internasional seharusnya juga melakukan hal yang sama kepada Israel.
Sebab mencaplok wilayah Palestina, Israel mendapatkan keuntungan dari hasil penjajahannya yang kemudian biayanya digunakan kembali untuk menganeksasi wilayah Palestina yang lainnya.
Shtayyeh menyatakan melarang penjualan produk Israel merupakan salah satu cara mengalahkan pendudukan Israel di Palestina.
"Adalah penting bahwa Komunitas Internasional dan Eropa menuju ke arah itu. Orang Eropa sudah mulai memberi label pada produk pemukiman. sehingga produk pemukiman ini harus dilarang di pasar Eropa, di Pasar Amerika, di pasar Asia, dan di setiap Pasar. Itulah salah satu cara membuat pendudukan Israel kalah," ujarnya.
PM Shtayyeh tidak berharap Indonesia menjadi mediator, namun ia berharap Indonesia selalu berada disisi Palestina sampai menjadi negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia internasional.
Ia juga menyambut baik dukungan Presiden Joko Widodo untuk membantu memfasilitasi proses rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina.