TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara meluncurkan empat rudal balistik jarak pendek ke laut barat pada Sabtu (5/11/2022) pagi, kata militer Korea Selatan.
Rudal yang diluncurkan Korea Utara terbang sekitar 130 kilometer pada ketinggian sekitar 20 kilometer.
Peluncuran rudal hari Sabtu dilakukan antara pukul 11.31 dan 11.59 waktu setempat.
Peluncuran itu terjadi ketika Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan menyelesaikan latihan militer bersama Vigilant Storm enam hari yang dimulai pada 31 Oktober 2022.
Latihan militer gabungan itu melibatkan sekitar 240 pesawat militer dan dua pembom strategis AS B-1B, menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS).
Ini adalah pertama kalinya B-1B dikerahkan dalam latihan AS-Korea Selatan sejak 2017.
Baca juga: AS Tuduh Rusia dan China Melindungi Korea Utara dan Kecaman PBB
"Latihan bersama menunjukkan kemampuan pertahanan gabungan dan tekad Republik Korea dan AS untuk secara tegas menanggapi setiap provokasi dari Korea Utara, dan keinginan AS untuk menerapkan komitmen kuat untuk pencegahan yang diperpanjang," kata JCS dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNA.
Korea Utara telah meluncurkan serangkaian rudal minggu ini, termasuk kemungkinan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang gagal.
Peluncuran itu menarik kecaman dari Washington, Seoul, dan Tokyo dan meningkatkan spekulasi bahwa Korea Utara bisa bersiap untuk memulai kembali uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.
Pada hari Rabu, Korea Utara meluncurkan rekor harian 23 rudal, dengan satu pendaratan di lepas pantai Korea Selatan untuk pertama kalinya.
Korea Utara sebelumnya menuntut AS dan Korea Selatan menghentikan latihan militer skala besar, Senin (31/10/2022).
Latihan militer bersama, yang disebut Korea Utara sebagai provokasi, dapat menarik tindakan lanjutan dari Pyongyang.
"Situasi di Semenanjung Korea dan sekitarnya telah memasuki fase konfrontasi yang serius untuk kekuasaan lagi karena gerakan militer AS dan Korea Selatan yang tak henti-hentinya dan sembrono," kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Korea Utara siap untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatannya, keamanan rakyat, dan integritas teritorial dari ancaman militer luar, kata Kementerian.