Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Peru berada dalam cengkereaman krisis politik yang dimulai pada awal Desember 2022.
Krisis politik semakin dalam dengan pemakzulan mantan Presiden Pedro Castillo.
Castillo sebelumnya menyerukan rencana untuk membubarkan Kongres dan memerintah dengan keputusan.
Menanggapi langkah Castillo, legislatfi Peru memberikan suara pada 7 Desember 2020 untuk mencopot sang presiden dari jabatannya.
Pemecatan, penangkapan, dan penahanan Castillo atas tuduhan konspirasi dan pemberontakan telah memicu protes yang meluas di Peru.
Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat nasional.
Baca juga: Presiden Peru Pedro Castillo yang Digulingkan Kemungkinan Hadapi 20 Tahun Penjara
Dilansir Al Jazeera, berikut ini perjalanan krisis politik yang melanda Peru sejak awal Desember 2022:
7 Desember 2022
Castillo, merupakan mantan guru dan pemimpin serikat pekerja dari pedesaan Peru.
Dia menjabat sebagai Presiden Peru tahun lalu.
Secara mengejutkan, Castillo mengumumkan rencana untuk membubarkan Kongres sementara waktu dan memerintah dengan keputusan.
Castillo berpendapat pembubaran Kongres untuk membangun kembali supremasi hukum dan demokrasi Peru.
Tetapi politisi oposisi dan pengamat lainnya mengecam seruannya karena bertentangan dengan konstitusi Peru.
Kongres kemudian memberikan suara untuk mencopot Castillo dari jabatannya.
Tak lama setelah pemungutan suara, Castillo ditangkap oleh aparat kepolsiian.
Kongres pun melantik mantan wakil presiden Peru, Dina Boluarte sebagai presiden wanita pertama negara itu.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Ibu Kota Lima untuk memberikan dukungan kepada Castillo, sementara yang lain merayakan pemecatannya.
Baca juga: Presiden Peru Pedro Castillo Dicopot dari Jabatannya karena Upaya Kudeta terhadap Konstitusi
8 Desember 2022
Lebih lanjut, seorang hakim Peru memerintahkan Castillo untuk ditahan selama tujuh hari.
Dikatakan bahwa pihak berwenang menyelidiki tuduhan pemberontakan dan konspitasi terhadapnnya.
Castillo ditahan di fasilitas polisi dekat Lima, tempat mantan Presiden Alberto Fujimori juga ditangkap.
Pendukung Castillo berpendapat, dia dicopot secara sewenang-wenang dari kursi kepresidenan atas tuduhan pemberontakan yang dibuat-buat.
"Jelas bahwa kejahatan pemberontakan tidak dilakukan karena tidak terwujud," kata salah satu pengacara Castillo.
Sementara itu, Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador mengungkapkan Castillo menelepon kantornya untuk meminta suaka di kedutaan negaranya.
Lopez mengabulkan permintaan tersebut.
Namun Castillo ditangkap sebelum tiba di kedutaan.
Sedangkan Boluarte, presiden baru Peru, memohon gencatan senjata setelah kekacauan politik pecah.
Awalnya, dia mengatakan akan menjalani sisa tiga setengah tahun masa jabatan Castillo sebagai presiden.
Boluarte menyarankan bahwa seruan untuk menggelar pemilihan awal di antara pendukung Castillo merupakan langkah terhormat.
Baca juga: Gunakan Identitas Palsu, Byron Castillo Dicoret dari Skuad Timnas Ekuador di Piala Dunia 2022 Qatar
9 Desember 2022
Hari berikutnya, lebih banyak protes pecah.
Aksi massa berpusat di daerah pedesaan yang menjadi benteng pertahanan Castillo.
Televisi lokal menayangkan rekaman yang menunjukkan ratusan petani memblokir jalan dan menuntut pemilihan awal.
Di Lima, ratusan pengunjuk rasa berusaha memasuki gedung Kongres, bentrok dengan polisi.
Aparat menggunakan tongkat dan gas air mata untuk mendorong demonstran mundur.
Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan Castillo dari penjara, pemilihan awal, pembubaran Kongres, dan pencopotan Boluarte.
"Kami tidak punya kewenangan. Kami tidak punya apa-apa," kata Juana Ponce, salah satu pengunjuk rasa.
"Ini adalah aib nasional. Semua anggota kongres yang korup ini telah terjual habis. Mereka telah mengkhianati presiden kita, Pedro Castillo."
Baca juga: Ekuador Boleh Tampil di Piala Dunia Setelah Ada Keputusan Pengadilan Terkait Kasus Byron Castillo
10-11 Desember 2022
Boluarte telah membentuk kabinet barunya.
Dia menunjuk mantan jaksa negara Pedro Angulo sebagai perdana menteri dan diplomat Ana Cecilia Gervasi sebagai menteri luar negeri, antara lain.
Protes berlanjut di beberapa kota di pedalaman Peru, termasuk Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco dan Puno, dan kematian pertama terkait kerusuhan dilaporkan.
Bentrokan pada 11 Desember antara pengunjuk rasa dan polisi di kota selatan Andahuaylas.
Dua orang tewas dan sedikitnya lima orang terluka - termasuk seorang petugas polisi – ketika para demonstran berusaha menyerbu bandara kota itu.
12 Desember 2022
Boluarte mengumumkan rencana untuk memajukan pemilu pada April 2024.
Ini merupakan upayanya untuk meredam kerusuhan.
Dia juga mengumumkan keadaan darurat di daerah "konflik tinggi", yang memungkinkan tentara mengambil kendali lebih besar.
Tapi demonstrasi meluas, terutama di kota-kota Andean dan utara Peru, dan jumlah korban tewas meningkat menjadi sedikitnya enam orang.
Ratusan pengunjuk rasa memblokir landasan pacu bandara di kota terbesar kedua di negara itu, Arequipa.
Penerbangan dibatalkan dan transportasi antarprovinsi juga ditangguhkan.
Amnesty International mendesak pihak berwenang Peru untuk "mengakhiri penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstrasi dan menjamin hak untuk protes damai".
Sementara itu, Castillo merilis surat tulisan tangan di media sosial yang menyebut penggantinya, Boluarte, sebagai "perampas kekuasaan".
Mantan presiden bersumpah dia "tidak akan mengundurkan diri".
Castillo juga mengatakan "rakyat tidak boleh jatuh dalam permainan kotor pemilihan baru mereka".
Pemerintah Meksiko, Kolombia, Argentina, dan Bolivia mengeluarkan komunike bersama untuk mendukung mantan presiden tersebut.
13 Desember 2022
Hakim Mahkamah Agung Cesar San Martin Castro menolak banding Castillo untuk mengakhiri penahanan preventifnya karena pihak berwenang membangun kasus mereka terhadapnya.
Hakim mengatakan upaya mantan presiden untuk membubarkan Kongres "bukan hanya ucapan, tetapi ekspresi konkret dari keinginan untuk mengubah sistem konstitusional dan konfigurasi kekuasaan publik".
Sebelumnya pada hari itu, Castillo mengatakan dia "ditahan secara tidak adil dan sewenang-wenang".
Dia berterima kasih kepada para pendukungnya karena telah turun ke jalan dan meminta polisi dan angkatan bersenjata Peru untuk "meletakkan senjata dan berhenti membunuh orang-orang yang haus akan keadilan ini".
14 Desember 2022
Administrasi Boluarte mengumumkan keadaan darurat nasional selama 30 hari.
Tindakan tersebut memungkinkan pihak berwenang untuk membatasi kebebasan bergerak dan berkumpul, serta memberikan kekuatan kepada polisi dan angkatan bersenjata untuk melakukan kontrol lebih besar.
Mahkamah Agung Peru bertemu untuk mempertimbangkan permintaan jaksa penuntut untuk memperpanjang penahanan Castillo selama 18 bulan, tetapi kemudian menunda sesi selama satu hari.
Castillo meminta para pendukungnya untuk datang ke fasilitas polisi tempat dia ditahan dan mendesak Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika untuk menengahi atas namanya.
"Sudah cukup! Kemarahan, penghinaan dan penganiayaan terus berlanjut. Hari ini mereka membatasi kebebasan saya lagi dengan 18 bulan penahanan praperadilan," tulisnya dalam pesan yang diposting di Twitter.
Boluarte mengatakan tanggal pemilihan Peru berikutnya dapat dimajukan lagi, hingga Desember 2023.
Baca juga: Presiden Peru Pedro Castillo yang Digulingkan Kemungkinan Hadapi 20 Tahun Penjara
15 Desember 2022
Panel Mahkamah Agung memperpanjang penahanan Castillo selama 18 bulan karena jaksa melanjutkan penyelidikan atas dakwaan pidana terhadapnya.
Seorang hakim mengatakan mantan presiden itu berisiko melarikan diri setelah mencoba mencari suaka di kedutaan Meksiko di Lima.
Protes meletus di kota selatan Peru Ayacucho, dengan bentrokan antara demonstran dan militer yang menewaskan sedikitnya tujuh orang.
Pihak berwenang mengatakan setidaknya 15 orang telah tewas di seluruh negeri hingga saat ini.
Sementara kantor ombudsman menyebutkan jumlah korban luka mencapai 340 orang.
Polisi mengatakan setidaknya setengah dari jumlah itu berasal dari jajaran mereka.
Menjelang sore, pemerintah memberlakukan jam malam di 15 provinsi, sebagian besar di daerah pedesaan Andes.
16 Desember 2022
Para pengunjuk rasa terus memblokir jalan-jalan utama, memaksa penutupan lima bandara di seluruh Peru.
Sekitar 5.000 turis terdampar di Cusco, kota Peru yang mengarah ke lokasi wisata populer Machu Picchu, kata seorang walikota setempat.
Pihak berwenang mengatakan jumlah korban tewas akibat protes kini telah mencapai setidaknya 18 orang.
Kepala kantor ombudsman Peru, Eliana Revollar, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa penyelidikan kriminal harus dilakukan atas kematian yang dilaporkan sehari sebelumnya dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan tentara di bandara di Ayacucho.
"Orang meninggal karena luka tembak," katanya.
Sementara itu, di Lima, pemerintah Boluarte mengalami serangkaian pukulan keras karena Kongres Peru menolak reformasi konstitusi yang diperlukan untuk memajukan pemilu hingga Desember 2023.
Menteri Pendidikan Patricia Correa juga mengundurkan diri dari kabinet presiden baru, diikuti oleh Menteri Kebudayaan Jair Perez Branez.
Keduanya mengutuk meningkatnya jumlah kematian akibat protes.
"Kekerasan negara tidak boleh tidak proporsional dan menyebabkan kematian," tulis Correa di Twitter, dengan Perez Branez mengungkapkan sentimen serupa.
"Saya menyerukan pada tingkat tertinggi dan semua kekuatan untuk berefleksi dan mengambil tindakan untuk membawa perdamaian bagi rakyat Peru. Tidak satu kematian lagi," katanya.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)