TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menuntut mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atas klaim bahwa Anwar dibayar RM15 juta (sekitar Rp53 miliar) saat ia menjadi penasihat ekonomi Selangor.
Dilansir Straits Times, surat tuntutan diajukan oleh Messrs SN Nair and Partners di pendaftaran Pengadilan Tinggi pada hari Selasa (20/12/2022).
Dalam pernyataan tuntutannya, Anwar mengatakan Muhyiddin Yassin menyebut soal pembarayan RM15 juta itu dalam pidato pemilihan di Taman Selasih di Kulim, Kedah pada 5 Desember.
Saat itu Muhyiddin berpidato untuk mendukung calon PN (Perikatan Nasional) Azman Nasrudin.
Potongan pidato tersebut kemudian dipublikasikan ulang di platform TikTok melalui akun dengan nama “@beritakini8”.
Video tersebut mendapat lebih dari 1,1 juta penayangan, 6.061 komentar, lebih dari 21.400 suka, lebih dari 1.360 favorit, dan 2.169 dibagikan pada 7 Desember.
Baca juga: Setelah Tolak Mobil Dinas, PM Malaysia Anwar Ibrahim Kini Blusukan ke Pasar
Anwar mengatakan setelah itu terdakwa mengunggah ulang seluruh pidatonya di akun Facebooknya dengan nama "Muhyiddin Yassin".
Anwar mengatakan kata-kata fitnah itu dimaksudkan untuk menggambarkan dirinya yang tidak dapat diandalkan dan tidak jujur menerima jutaan dari pemerintah negara bagian Selangor sebagai penasihat ekonomi, bahwa dia tidak etis, tidak berprinsip, korup, munafik dan bukan seorang Muslim yang baik.
Dengan gugatannya itu, Anwar berniat mencari ganti rugi atau kompensasi atas tuduhan Muhyiddin.
Anwar juga mencari perintah untuk menahan Muhyiddin agar tidak mengulangi kata-kata itu.
Melalui pengacaranya, Anwar sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan kepada Muhyiddin pada 7 Desember agar ia meminta maaf dan menarik tuduhannya.
Prioritas Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri
Anwar Ibrahim baru saja dilantik sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia pada Kamis (24/11/2022) lalu, mengakhiri kebuntuan politik yang berlangsung hampir lima hari sejak pemilihan umum sebelumnya.
Di hari pertamanya masuk kantor perdana menteri, Anwar Ibrahim menyebut masalah inflasi akan menjadi fokus utamanya.