Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memecat salah satu sekretarisnya karena memberikan komentar homofobik yang disebutnya "keterlaluan".
Melansir dari Al Jazeera, Masayoshi Arai dipecat Kishida setelah mengatakan, dia "bahkan tidak ingin melihat pasangan sesama jenis yang sudah menikah", yang menurut Kishida sangat "keterlaluan" dan "tidak sesuai dengan masyarakat inklusif yang dituju oleh pemerintah".
"Saya membuat keputusan untuk memberhentikannya dari posisinya sebagai sekretaris," kata Kishida kepada wartawan pada Sabtu (4/2/2023).
Baca juga: Redam Ketakutan Kaum LGBT, Presiden FIFA Gianni Infantino: Semua Orang Akan Aman di Qatar
Arai, seorang pejabat ekonomi dan perdagangan yang bergabung dengan staf Kishida sebagai sekretaris pada Oktober tahun lalu, mengatakan dia "tidak suka jika mereka (pasangan sesama jenis) tinggal bertetangga" dan menyebut orang akan "meninggalkan negara jika kita mengizinkan pernikahan sesama jenis", pada Jumat (3/2/2023).
Pria berusia 55 tahun itu kemudian meminta maaf, mengatakan pernyataannya tidak pantas, meskipun itu adalah pendapat pribadinya.
Pemecatan Arai merupakan pukulan lebih lanjut bagi pemerintah Kishida yang telah kehilangan empat menteri hanya dalam waktu tiga bulan, termasuk atas tuduhan penyimpangan keuangan dan hubungan dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial.
Di antara mereka yang mengundurkan diri adalah Mio Sugita, wakil menteri urusan dalam negeri dan komunikasi, yang mengundurkan diri pada Desember karena komentar kontroversial mengenai LGBTQ+ dan komunitas Pribumi Jepang Ainu.
Jepang adalah satu-satunya negara di Group of Seven (G7) yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis, meskipun jajak pendapat media di Jepang baru-baru ini menunjukkan mayoritas suara mendukung penyatuan semacam itu.
Komentar Arai muncul setelah Kishida mengatakan pernikahan sesama jenis perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena berpotensi berdampak pada struktur keluarga di Jepang.
Lebih dari selusin pasangan telah mengajukan tuntutan hukum di pengadilan distrik di seluruh Jepang dengan alasan larangan pernikahan sesama jenis telah melanggar Konstitusi.
Sebuah pengadilan di ibu kota Jepang, Tokyo, menegakkan larangan pernikahan sesama jenis pada November tahun lalu, namun mengatakan kurangnya perlindungan hukum untuk keluarga pasangan sesama jenis telah melanggar hak asasi mereka.