Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak telah meningkatkan jaringan listrik lokal hanya untuk memberi daya pada kolam renang berpemanas besar di rumah pribadinya di kawasan pedesaan.

Langkah itu dilakukan saat puluhan fasilitas pemandian umum di Inggris ditutup karena tagihan energi yang meroket.

Baca juga: PM Inggris Rishi Sunak Pecat Ketua Partai Konservatif terkait Skandal Pajak

Menurut kantor berita setempat, para insinyur memasang 'sejumlah besar peralatan' dan koneksi baru yang melintasi lapangan terbuka untuk dihubungkan dengan Istana Perdana Menteri di North Yorkshire, Inggris utara ke National Grid.

Dikutip dari laman Russia Today, Selasa (14/3/2023), Sunak disebut akan membayar upgrade ini dari kantongnya sendiri, dengan biaya diperkirakan mencapai 'puluhan ribu poundsterling'.

Ia dilaporkan membeli tanah tersebut pada 2015 seharga 1,5 juta poundsterling atau setara 1,8 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut The Daily Mail, menjaga agar kolam setinggi hampir 40 kaki itu tetap hangat tentunya akan menghabiskan biaya sekitar 13.000 poundsterling atau setara 15.600 dolar AS per tahun.

Perlu diketahui, lebih dari 60 kolam umum telah ditutup di Inggris pada 2019 hingga 2022 karena kenaikan biaya energi dan kekurangan bahan kimia.

Baca juga: PM Inggris Rishi Sunak Sediakan Tank Challenger 2 untuk Ukraina, Kedubes Rusia di Inggris Buka Suara

Laporan ini mengutip data yang diperoleh melalui permintaan kebebasan informasi.

Pada Juli 2022, media Inggris melaporkan bahwa pusat rekreasi besar di Richmond, yang merupakan bagian dari daerah pemilihan Sunak, adalah salah satu fasilitas renang yang berjuang untuk tetap buka.

Pada Selasa lalu, Komite Pemilihan House of Commons mengatakan bahwa 'kurangnya dukungan' dari pemerintah telah memaksa sekitar 350 kolam umum untuk menutup atau mengurangi jam operasionalnya.

Pada Januari lalu, pemerintah Inggris meluncurkan program diskon untuk membantu bisnis mengatasi tagihan listrik dan gas yang tinggi.

"Skema tersebut 'memberikan kepastian jangka panjang' kepada mereka yang terdampak krisis," kata pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan.