Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Afghanistan telah membuka kembali tahun ajaran baru.
Di bawah pemerintahan Taliban, gadis remaja Afghanistan dilarang menghadiri kelas.
Menteri Pendidikan Habibullah Agha menegaskan bahwa sekolah hingga kelas enam saat ini akan dibuka untuk anak perempuan.
"Secara efektif (pemerintah) mempertahankan larangan sekolah menengah atas untuk siswa perempuan," tegasnya.
Dikutip Al Jazeera, madrasah atau sekolah Islam merupakan satu-satunya pusat pendidikan yang dibuka untuk anak perempuan di segala usia.
Cerita siswi yang tidak bisa sekolah karena aturan Taliban
Baca juga: Kemlu RI: Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Bumi di Perbatasan Afghanistan-Pakistan
Yalda, siswa kelas sembilan di Kabul berbagi cerita mengenai yang ia rasakan ketika aturan Taliban melarang gadis remaja bersekolah.
Ia menuturkan kepada Al Jazeera bahwa madrasah itu bagus untuk meningkatkan pengetahuan agamanya.
"Tapi madrasah tidak bisa membantu saya menjadi dokter, karena itu dilakukan di sekolah”, ujarnya.
Siswa kelas 10, Sara mengatakan ia membayangkan tentang sekolah yang dibuka kembali "sepanjang waktu".
“Mungkin suatu saat nanti sekolah akan dibuka kembali dan pendidikan saya semakin maju. Saya tidak akan pernah kehilangan harapan,” katanya.
Interpretasi Islam yang keras di bawah pemerintahan Taliban
Baca juga: Dunia Hari Ini: Gempa Bumi Berkekuatan 6,5 SR Mengguncang Afghanistan
Otoritas Taliban memberlakukan interpretasi Islam yang keras sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021 setelah penarikan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat yang mendukung pemerintah sebelumnya.
Larangan pendidikan menengah perempuan mulai berlaku pada Maret tahun lalu, hanya beberapa jam setelah kementerian pendidikan membuka kembali sekolah untuk perempuan dan laki-laki.
Tidak ada negara mayoritas Muslim yang melarang pendidikan perempuan.
Para pemimpin Taliban, yang juga melarang perempuan dari pendidikan universitas pada bulan Desember, telah berulang kali mengklaim bahwa mereka akan membuka kembali sekolah menengah untuk anak perempuan setelah "syarat" dipenuhi, termasuk mengubah silabus sesuai dengan garis Islam.
Pejabat Taliban membenarkan larangan sekolah dan mengekang kebebasan perempuan karena kurangnya "lingkungan yang aman".
Namun, beberapa pemimpin senior Taliban mengatakan bahwa Islam memberikan hak perempuan untuk pendidikan dan pekerjaan .
Baca juga: 5 Fakta Bom Bunuh Diri di Masjid Pakistan Tewaskan 100 Orang, Sasar Polisi dan Pelaku Diduga Taliban
Jaminan serupa dibuat selama masa pertama Taliban berkuasa antara tahun 1996 dan 2001, tetapi anak perempuan tetap dilarang sekolah menengah selama lima tahun pemerintahan mereka.
Situasi mengerikan
Catherine Russell, direktur eksekutif Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), mengatakan kepada Al Jazeera bahwa situasinya “benar-benar mengerikan".
"Larangan itu menghilangkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka dengan cara di mana mereka pada akhirnya dapat memiliki pekerjaan, menjadi dokter atau guru”, katanya.
Pada gilirannya, hal itu berdampak negatif pada perekonomian negara dan sejumlah sektor di mana perempuan telah membuat perbedaan.
“Sistem kesehatan bergantung pada perempuan. Perawat, dokter, perlu dididik agar bisa mendapat tempat terkemuka di negara ini, ”kata Russell.
Baca juga: Update Gempa Afghanistan-Pakistan, Korban Tewas Capai 12 Orang, Getaran Dirasakan hingga India
“Dampak praktisnya sangat menghancurkan, dan juga sangat menghancurkan bagi gadis-gadis yang memiliki mimpi ini.”
Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia di mana anak perempuan dilarang pergi ke sekolah menengah.
Perempuan juga secara efektif tersingkir dari kehidupan publik, disingkirkan dari sebagian besar pekerjaan pemerintah atau dibayar sebagian kecil dari gaji mereka sebelumnya untuk tinggal di rumah.
Mereka juga dilarang pergi ke taman, pameran, pusat kebugaran, dan pemandian umum, dan harus menutup diri di depan umum.
PBB mengatakan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban adalah "negara paling represif di dunia" untuk hak-hak perempuan.
Misi Bantuan PBB ke Afghanistan (UNAMA) mendesak pihak berwenang pada hari Selasa untuk mencabut larangan pendidikan anak perempuan.
Baca juga: Masih Jadi Negara Endemik Polio, Kemenkes Taliban Luncurkan Program Vaksinasi Tahunan di Afghanistan
“UNAMA menegaskan kembali seruannya kepada otoritas de facto untuk membalikkan semua kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan,” kata misi itu di Twitter.
“Mereka tidak hanya menghalangi aspirasi setengah dari populasi tetapi juga menyebabkan kerusakan besar di Afghanistan.”
Larangan itu menghentikan kemajuan selama dua dekade di mana tingkat melek huruf di kalangan perempuan hampir dua kali lipat.
Jumlah anak perempuan di sekolah meningkat hampir 20 kali lipat sejak tahun 2001, dari hanya 5.000 menjadi lebih dari 100.000 pada tahun 2021.
Sejauh ini belum ada negara yang secara resmi mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)