TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah di negara bagian Manipur, India mencabut sebagian larangan internet pascabentrokan etnis pada 3 Mei 2023.
Perintah untuk mencabut penangguhan layanan internet broadband dikeluarkan pada Selasa (25/7/2023) dengan sejumlah syarat khusus.
Di antaranya, koneksi hanya akan diizinkan melalui alamat protokol internet statis (IP).
Artinya, pengguna tidak boleh untuk mengubah alamat IP mereka.
Namun, internet seluler, situs web media sosial, dan layanan VPN akan tetap ditangguhkan.
Baca juga: Buntut Kasus 2 Wanita di India Diarak Tanpa Busana dan Dilecehkan, Peran Kepolisian Dipertanyakan
Penangguhan layanan internet di Manipur sejak 3 Mei dikritik oleh organisasi hak asasi manusia.
Organisasi itu mengatakan bahwa larangan itu mencegah dunia melihat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Manipur.
Mengapa Internet di Manipur Ditangguhkan?
Menurut pemerintah Manipur keputusan menangguhkan layanan internet dibuat untuk mencegah penyebaran disinformasi dan desas-desus palsu di platform media sosial.
Penangguhan layanan internet awalnya dimulai di distrik Churachandpur dan Pherzawl pada 28 April 2023, lapor India Today.
Kemudian perintah ini diperluas ke seluruh negara bagian pada 3 Mei 2023.
Sejak itu, setiap lima hari, sebuah perintah baru disahkan untuk memperpanjang penangguhan yang memengaruhi layanan broadband dan internet seluler.
Baca juga: Buntut Kasus 2 Wanita di India Diarak Tanpa Busana dan Dilecehkan, Peran Kepolisian Dipertanyakan
Per 25 Juli 2023, penangguhan telah berlaku selama lebih dari 80 hari.
Pendukung hak digital telah menolak perintah tersebut.