TRIBUNNEWS.COM - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menghadapi tuntutan pidana.

Kali ini Trump didakwa karena mencoba membatalkan hasil pemilihan presiden AS 2020.

Jaksa menuduh politisi Partai Republik itu berusaha menghalangi demokrasi untuk mempertahankan kekuasaannya.

Surat dakwaan setebal 45 halaman diajukan di Pengadilan Washington, DC pada Selasa (1/8/2023) oleh Penasihat Khusus Jack Smith.

Dokumen itu merinci empat tuduhan kejahatan terhadap Trump.

Baca juga: JK Singgung Elektabilitas Anies dengan Kemenangan Trump, Pengamat: Survei Memang Kerap Kali Meleset

Beberapa di antaranya berisi ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, dilansir Al Jazeera,

Isi 4 Dakwaan Trump

1. Dakwaan konspirasi menipu warga Amerika

2. Dakwaan konspirasi terhadap hak

3. Dakwaan konspirasi untuk menghalangi proses resmi

4. Konspirasi menghalangi proses resmi

Tuduhan ini merupakan dakwaan pidana ketiga Trump sejak Maret 2023 kemarin.

Semua berasal dari penyelidikan mendalam Jaksa Smith usai Trump sering berusaha membalikkan kekalahannya dari Joe Biden.

Baca juga: JK Singgung Fenomena Donald Trump dan Pilkada DKI Jawab Elektabilitas Anies Selalu Rendah di Survei

Jaksa juga menuduh Trump mendorong klaim penipuan yang ia sendiri tahu bahwa itu tidak benar.

Trump juga menekan pejabat negara bagian dan federal untuk mengubah hasil dan akhirnya menghasut serangan di US Capitol pada 6 Januari 2021.

Dalam pernyataan singkat kepada wartawan, Smith menyebut Trump bertanggung jawab atas kerusuhan Capitol AS 6 Januari 2021.

"Serangan terhadap Capitol negara kita pada 6 Januari 2021, merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kursi demokrasi Amerika," kata Smith.

Baca juga: Respons Pernyataan Jusuf Kalla, PKS: Anies dan Trump Sama-sama Kuat di Sosial Media

Reaksi Donald Trump

Sebagai sosok yang digadang-gadang maju Pilpres AS 2024 mendatang, Trump menyebut dakwaan terbaru sama dengan upaya campur tangan pemilu.

"Pelanggaran hukum dari penganiayaan ini mengingatkan pada Nazi Jerman pada 1930-an, bekas Uni Soviet, dan rezim otoriter dan diktator lainnya," ucapnya.

Sementara itu, kampanye Trump menyebut tuduhan itu "palsu" dan bertanya mengapa butuh dua setengah tahun untuk mengajukannya.

"Presiden Trump tidak akan terhalang oleh penargetan politik yang memalukan dan belum pernah terjadi sebelumnya," tambahnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)