Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana mengumumkan keadaan darurat nasional dan menggunakan militer AS untuk membantu rencananya untuk mendeportasi massal terhadap imigran gelap.
Donald Trump mengonfirmasi kabar tersebut melalui postingannya di platform media sosial, Truth Social.
Ia mengomentari tulisan Tom Fitton, yang mengelola kelompok konservatif Judicial Watch, yang diunggah pada awal bulan ini.
"Pemerintahan Tn. Trump akan menyatakan keadaan darurat nasional dan akan menggunakan aset militer untuk menangani imigrasi ilegal melalui program deportasi massal," tulis Tom Fitton dalam unggahannya di Truth Social pada awal November 2024.
Donald Trump memposting ulang postingan Tom Fitton dengan komentar, “BENAR!!!”, pada Senin (18/11/2024).
Donald Trump Berencana Perketat Imigrasi
Pemerintah AS telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengelola perbatasan selatannya dengan Meksiko.
Selama kampanye Pilpres AS 2024, Donald Trump berulang kali mengecam membludaknya imigran gelap di AS dengan menggunakan retorika 'imigran gelap menjajah AS'.
Pihak berwenang AS memperkirakan sekitar 11 juta orang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal.
Rencana deportasi Donald Trump diperkirakan akan berdampak langsung pada sekitar 20 juta keluarga.
Donald Trump menunjuk Tom Homan, mantan kepala sementara Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai sebagai 'Raja perbatasan'.
Baca juga: Donald Trump Jr. Kecam Langkah Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS: Anda Ingin PD III ?
“Saya menyampaikan pesan kepada jutaan imigran ilegal yang dibebaskan Joe Biden di negara kita: Sebaiknya kalian mulai berkemas sekarang," kata Tom Homan dalam Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli lalu.
Kongres AS telah memberikan presiden kewenangan luas untuk menyatakan keadaan darurat nasional sesuai dengan kebijakan mereka.
Hal ini membuka kewenangan siaga yang mencakup pengalihan dana yang telah dialokasikan anggota parlemen untuk keperluan lain.
Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, misalnya, Donald Trump menggunakan kewenangan ini untuk membelanjakan lebih banyak uang untuk membangun tembok perbatasan daripada yang diizinkan Kongres AS.
Sementara itu Stephen Miller, penasihat kebijakan imigrasi utama Donald Trump, selama kampanye Pilpres AS mengatakan dana militer akan digunakan untuk memperketat imigrasi jika Trump terpilih kembali.
"Dana militer akan digunakan untuk membangun fasilitas penahanan besar yang akan berfungsi sebagai pusat penampungan bagi para imigran saat kasus mereka berkembang dan mereka menunggu untuk diterbangkan ke negara lain," kata Stephen Miller kepada The New York Times pada November 2023.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)