Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Ukraina Aleksey Reznikov akhirnya resmi dipecat setelah anggota parlemen pada Selasa (5/9/2023) setuju dengan usulan Presiden Volodymyr Zelensky.
Reznikov sendiri mengundurkan diri Senin (4/9/2023), sehari setelah Presiden Vladimir Zelensky mengumumkan rencana untuk mengganti pejabat tersebut.
Anggota parlemen Ukraina dengan suara mayoritas memilih untuk memecat Aleksey Reznikov dari tugasnya sebagai menteri pertahanan.
Reznikov sendiri mengajukan pengunduran dirinya pada hari Senin, sehari setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan rencana untuk mengganti pejabat tersebut.
Baca juga: Dugaan Korupsi Lengserkan Aleksey Reznikov dari Menhan Ukraina, Gantinya Ekstrimis dari Krimea
Penghitungan suara, yang dibagikan di media sosial oleh seorang anggota parlemen, menunjukkan 327 suara mendukung pemecatan Reznikov, dan hanya empat suara yang menentang.
Reznikov memegang jabatan tersebut sejak November 2021. Dia menghadiri sidang parlemen untuk memberi pengarahan kepada badan legislatif tentang apa yang dia anggap sebagai pencapaian utamanya selama menjabat, seperti mendapatkan bantuan militer Barat dalam jumlah besar untuk melawan Rusia.
Selama masa jabatannya, Kementerian Pertahanan terlibat dalam beberapa skandal korupsi. Pada berbagai tahap, pejabat senior dituduh menyediakan makanan untuk tentara dengan harga yang melambung, dan membayar perusahaan yang meragukan untuk pasokan yang ternyata di bawah standar atau tidak pernah sampai.
Salah satu skandal baru-baru ini melibatkan seorang kepala wajib militer regional, yang dituduh memperoleh dana ilegal senilai jutaan dolar.
Beberapa media Barat menyatakan bahwa kegagalan Reznikov dalam mengendalikan pelanggaran, yang berpotensi melemahkan kampanye militer Kiev melawan Moskow, adalah alasan utama pemecatannya.
Politico menggambarkan pemecatan itu sebagai sinyal kuat bahwa Ukraina “serius dalam memberantas korupsi”.
Baca juga: Ukraina Tutup Kemungkinan Perjanjian Gandum Laut Hitam
Situs berita AS The Hill mengatakan departemen di bawah Reznikov “diganggu” dengan tuduhan-tuduhan, sehingga membuat banyak orang skeptis mengenai pekerjaannya di masa depan.
Beberapa kritikus yang lebih vokal menuduh bahwa Reznikov adalah peserta aktif dalam skema korupsi, dan terlindungi dari tuntutan karena kedekatannya dengan presiden.
Zelensky menjelaskan keputusannya untuk memecat Reznikov pada hari Minggu, dengan mengatakan Kementerian Pertahanan memerlukan “pendekatan baru.”
Pemimpin Ukraina tersebut menyebut Rustem Umerov sebagai kandidat pilihannya untuk menduduki jabatan tersebut. Pengusaha Ukraina itu sebelumnya memimpin Dana Milik Negara.
Biaya Perang Rp 1,52 triliun/Hari
Aleksey Reznikov pada Senin (4/9/2023) mengungkap satu hari Ukraina membutuhkan dana sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 1,52 triliun (kurs Rp 15.248/dolar AS).
Pernyataan tersebut menjawab tuduhan para kritikus yang berusaha melengserkannya. Presiden Zelensky sendiri menyatakan akan mengganti Aleksey Reznikov dan segera mengusulkan ke dewan negara itu.
Reznikov menolak tuduhan korupsi dan membela kebijakan pengadaan barang dan jasa kementerian selama masa jabatannya.
Reznikov juga menolak klaim bahwa militer negara tersebut sebagian besar dipasok oleh sukarelawan dan penggalangan dana, dan menyatakan bahwa hal tersebut “tidak adil,” mengingat pemerintah telah menghabiskan sekitar 100 juta dolar AS setiap hari untuk berperang melawan Rusia.
Perwira tinggi ini mengaku tahu semua anggaran yang dikeluarkan untuk perbekalan tentara, baik yang disediakan oleh sukarelawan maupun yang secara resmi disediakan oleh negara.
"Saya dapat memberitahu Anda bahwa pasokan dari sukarelawan mulai 24 Februari 2022 hingga saat ini adalah 3 persen dari total yang digunakan untuk perang,” kata Reznikov.
Reznikov menyatakan bahwa skandal korupsi di kalangan militer dan “label” yang diberikan oleh para kritikus telah membuat takut para pengusaha untuk tidak bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan.
“Saya secara rutin bertemu dengan asosiasi-asosiasi besar, berbicara di forum mereka, dan mereka mengatakan: tidak nyaman bagi kami untuk membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan atau lembaga negara lainnya karena lembaga penegak hukum mulai mengganggu kami dan menyita rekening kami,” kata Menhan.