Baca tanpa iklan
Eks-Menhan Ukraina yang Didepak Zelensky: Ongkos Perang Rp 1,5 T Per Hari, Semua Orang Korupsi
"Relawan hanya menyediakan sekitar 3 persen perlengkapan perang selama perang," kata Aleksey Reznikov, menolak tuduhan korupsi
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Kiev yang dipimpin presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menghabiskan sekitar 100 juta daolar AS atau setara Rp 1,525 triliun per hari untuk dana perang melawan Rusia.
Pengakuan blak-blakan itu diungkapkan Menteri Pertahanan Ukraina Aleksey Reznikov yang segera didepak Zelensky.
Pejabat tersebut menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan media pemerintah Ukraina, Ukrinform, yang diterbitkan pada Senin (4/9/2023).
Baca juga: Kala Ancaman Rudal Sarmat Berhulu Ledak Nuklir Rusia Menyapa Langsung Amerika Serikat
Dalam wawancara itu, Reznikov menolak tuduhan korupsi dan membela kebijakan pengadaan barang dan jasa kementerian selama masa jabatannya.
Reznikov juga menolak klaim kalau keperluan militer negara tersebut sebagian besar dipasok oleh sukarelawan dan penggalangan dana,
Aleksey Reznikov menyebut tuduhan tersebut “tidak adil,” mengingat pemerintahUkraina telah menghabiskan sekitar $100 juta setiap hari dalam konflik melawan Rusia.
Secara terbuka, Reznikov mengatakan kalau bantuan sponsor dari penggalangan dana dari sukarelawan hanya berkisar 3 persen dari pengeluaran ongkos perang.
“Saya tahu semua anggaran yang dikeluarkan untuk perbekalan tentara – baik yang disediakan oleh sukarelawan maupun yang secara resmi disediakan oleh negara," kata dia.
"Saya dapat memberitahu Anda bahwa pasokan dari sukarelawan mulai 24 Februari 2022 hingga saat ini adalah 3 persen dari total yang digunakan untuk perang,” kata Reznikov.
Reznikov menyatakan kalau skandal korupsi di kalangan militer dan “label” yang diberikan oleh para kritikus justru membuat takut para pengusaha.
Pada akhirnya, labelisasi 'korup' itu membuat para pengusaha enggan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Ukraina.
“Saya secara rutin bertemu dengan asosiasi-asosiasi besar, berbicara di forum mereka, dan mereka mengatakan, "Tidak nyaman bagi kami untuk membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan atau lembaga negara lainnya karena lembaga penegak hukum segera mulai mengganggu kami dan menyita rekening kami",” kata sang menteri.